Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam menjaga integritas dan tata kelola keuangan daerah. Hal ini disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepulauan Riau.
Penyerahan dokumen krusial tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini, di Kantor BPK Perwakilan Kepri pada Jumat (13/2/2026). Prosesi ini ditandai dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol keseriusan Pemko Batam dalam menindaklanjuti setiap temuan auditor.
Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi profesionalisme tim BPK selama proses audit. Baginya, LHP bukanlah sekadar dokumen administratif rutin, melainkan instrumen penting untuk membedah kualitas pengelolaan anggaran di lapangan.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami berterima kasih atas pendampingan yang diberikan. Kami memahami bahwa proses ini adalah bagian vital untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah berjalan sesuai koridor hukum,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi peta jalan bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan perbaikan sistemik.
“Hasil ini memberi gambaran titik mana yang perlu kita perkuat. Ke depan, pengelolaan belanja harus semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Wali Kota Batam mengingatkan jajarannya bahwa ada tenggat waktu ketat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
-
Batas Waktu: Selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
-
Fokus Utama: Perbaikan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi.
-
Dampak: Menjaga kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK Kepri, Emmy Mutiarini, memberikan apresiasi atas sikap kooperatif Pemko Batam selama masa pemeriksaan. Ia berharap rekomendasi yang diberikan dapat segera diimplementasikan guna memperkuat sistem pengawasan internal.
“Kami berharap hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar semakin sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Emmy.
Dengan diterimanya LHP ini, Pemko Batam kembali mengirimkan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pengawasan internal dan efektivitas anggaran tetap menjadi prioritas utama demi kesejahteraan warga Batam.


