Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Rabu (18/2/2026) pagi.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, memimpin langsung rapat pencapaian kesepakatan tersebut, namun ia mengakhiri pertemuan dengan keputusan menunda pengesahan hingga Maret mendatang.
Dalam sidang yang berlangsung khidmat tersebut, Kamaluddin mengungkapkan bahwa kendala utama penundaan ini bersifat administratif di tingkat wilayah. Berdasarkan laporan hasil konsultasi, dokumen Ranperda tersebut saat ini masih dalam tahap fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
“Pansus belum dapat menyampaikan laporan lengkap karena proses fasilitasi di tingkat provinsi masih berjalan. Oleh karena itu, rencana pengesahan hari ini resmi ditunda,” ujar Kamaluddin.
“Apakah saudara-saudara menyetujui penundaan penyampaian laporan Pansus Adminduk ini?” tanya Kamaluddin.


