Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menerbitkan aturan baru terkait pelayanan administrasi bagi para pencari kerja. Terhitung mulai 1 Maret 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam tidak akan lagi melayani penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/1) atau yang akrab disebut “Kartu Kuning” bagi pemegang KTP dari luar wilayah administrasi Batam.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK/1) atau Kartu Digital Angkatan Kerja (SIAPkerja-ID) yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Tertib Administrasi Jadi Alasan Utama
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan data ketenagakerjaan di Batam benar-benar akurat. Menurutnya, validitas data angkatan kerja lokal sangat krusial untuk perencanaan program ketenagakerjaan ke depan.
“Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap kewenangan pelayanan daerah sekaligus untuk menjaga tertib administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan,” ujar Amsakar, Senin (23/2/2026).
Beliau menambahkan bahwa pelayanan AK/1 adalah layanan dasar yang harus dijalankan sesuai regulasi. Dengan pembatasan ini, Pemko Batam berharap dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja lokal dengan lebih presisi.
Transisi ke Digital melalui SIAPkerja-ID
Kartu Pencari Kerja saat ini telah bertransformasi menjadi dokumen digital yang terintegrasi melalui sistem SIAPkerja maupun aplikasi layanan daerah. Dokumen ini memuat identitas dan status pencari kerja secara real-time.
Poin penting bagi pencari kerja di Batam:
-
Berlaku Efektif: 1 Maret 2026.
-
Syarat Mutlak: Wajib memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) wilayah administrasi Kota Batam.
-
Tujuan: Memperkuat tata kelola pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pendataan tenaga kerja.
Imbauan bagi Masyarakat
Menutup keterangannya, Wali Kota mengimbau bagi warga yang sudah menetap di Batam namun masih memegang dokumen luar daerah untuk segera melakukan pengurusan domisili jika ingin mendapatkan layanan ini.
“Kami mengimbau masyarakat agar memastikan dokumen kependudukan telah sesuai dengan domisili administrasi setempat sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar,” pungkasnya.


