Iran — Konflik yang semakin memanas antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah memicu krisis energi global yang signifikan. Blokade de facto di Selat Hormuz oleh Iran dilaporkan telah menyebabkan penumpukan ribuan kapal dan berpotensi menyeret perekonomian dunia ke jurang resesi. Situasi ini menjadi salah satu guncangan energi terparah dalam beberapa dekade terakhir.
Selat Hormuz memiliki peran krusial dalam perdagangan energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia harus melewati perairan sempit ini. Gangguan di jalur vital ini secara langsung memengaruhi rantai pasok global dan memberikan tekanan berat pada ekonomi berbagai negara.
Kini, Selat Hormuz bukan lagi sekadar jalur perdagangan internasional, melainkan telah bertransformasi menjadi alat tawar geopolitik bagi Teheran di tengah meningkatnya ketegangan konflik. Dampaknya pun mulai terlihat jelas: hampir 2.000 kapal dilaporkan tertahan di kawasan perairan tersebut. Kapal-kapal ini terjebak di jalur yang berbatasan langsung dengan Iran di sisi utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Jika kondisi ini berlanjut, krisis energi dapat meluas dan memperburuk tekanan ekonomi global.
Iran Mengusulkan Biaya Tol untuk Keamanan Pelayaran
Menanggapi situasi tersebut, parlemen Iran dilaporkan tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengusulkan pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Sejumlah pejabat Iran menyatakan bahwa pungutan ini dianggap sebagai langkah yang wajar untuk menjamin keamanan pelayaran.
Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan, “Menurut rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk memastikan keamanan kapal yang melewati Selat Hormuz. Ini sepenuhnya wajar,” seraya menyamakannya dengan biaya lintas di koridor perdagangan lainnya.
Biaya Melintas yang Signifikan
Iran bahkan menuntut pengakuan internasional atas haknya mengelola Selat Hormuz sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri konflik. Anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, mengklaim bahwa negaranya telah mengenakan biaya sekitar 2 juta dolar AS (sekitar Rp 33,9 miliar) kepada sejumlah kapal yang telah melintas.
“Sekarang, karena perang memiliki biaya, tentu saja kita harus memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” ujar Boroujerdi.
Sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026, Iran, yang memiliki wilayah teritorial di selat tersebut, telah membatasi pergerakan kapal pengangkut minyak dan gas alam cair. Kebijakan ini langsung berdampak pada lonjakan harga minyak global yang menembus di atas 100 dolar AS per barel, menunjukkan kenaikan sekitar 40 persen dibandingkan sebelum konflik. Akibatnya, beberapa negara, terutama di Asia, mulai memberlakukan penjatahan bahan bakar dan menekan produksi industri.
Sistem “Pos Tol” di Selat Hormuz
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Iran kini memosisikan diri sebagai pengendali utama Selat Hormuz, jalur yang sangat vital bagi distribusi energi dunia. Situasi ini juga membuka peluang bagi kelancaran ekspor minyak Iran ke negara mitra seperti Tiongkok.
Beberapa indikasi mengarah pada munculnya sistem yang mirip dengan “pos tol” di selat tersebut. Kapal yang berkeinginan untuk melintas diwajibkan memasuki perairan Iran untuk diperiksa oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Setidaknya dua kapal dilaporkan telah membayar biaya yang dikenakan untuk mendapatkan izin melintas.
Dalam suratnya kepada International Maritime Organization (IMO), Iran menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan keamanan maritim, serta diklaim sesuai dengan hukum internasional. Parlemen Iran juga sedang dalam proses finalisasi aturan untuk melegalkan pungutan tersebut. Media lokal melaporkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan Iran atas Selat Hormuz sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi negara tersebut.
Di sisi lain, IMO telah mengecam serangan terhadap kapal dan menyerukan pendekatan internasional yang terkoordinasi untuk menjaga keamanan jalur pelayaran. Organisasi maritim internasional ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kebebasan navigasi dalam menjaga stabilitas global. (*)


