Bencana alam dahsyat berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Aceh, pada akhir November 2025, meninggalkan luka mendalam pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling parah merasakan dampak kehancuran ini. Ribuan rumah dilaporkan hancur lebur, jaringan jalan utama mengalami kerusakan parah, bahkan puluhan desa dilaporkan “hilang” tersapu gelombang banjir dan longsoran tanah. Kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Bireuen, serta wilayah dataran rendah lainnya turut menjadi saksi bisu tragedi ini.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) melaporkan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada 27 Januari 2026, bahwa sekitar 21 desa di Aceh benar-benar musnah. Puluhan desa lainnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur yang masif, termasuk jalan dan jembatan, yang merupakan dampak langsung dari longsor dan banjir besar.
Dalam kondisi darurat seperti ini, muncul sebuah persoalan krusial di lapangan: kejelasan batas wilayah desa dan kecamatan. Ketika alur sungai berubah drastis, jembatan yang menjadi akses vital putus, dan permukiman warga berpindah lokasi akibat erosi dan longsor, dokumen batas wilayah yang bersifat fisik berupa peta atau garis administratif sering kali tidak lagi mencerminkan realitas yang ada di lapangan setelah bencana terjadi.
Dampak Ketidakpastian Batas Wilayah Pascabencana
Ketidakjelasan batas wilayah pascabencana menimbulkan serangkaian permasalahan yang kompleks dan dapat menghambat proses pemulihan, di antaranya:
- Pendataan Korban dan Pengungsi yang Tidak Akurat: Kaburnya pembagian wilayah layanan sosial akibat batas yang tidak jelas menyebabkan kesulitan dalam mendata jumlah korban dan pengungsi secara akurat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan prioritas bantuan dan penempatan pengungsi.
- Distribusi Bantuan yang Rawan Tumpang Tindih (Overlap): Tanpa adanya batasan wilayah yang tegas, alokasi bantuan sosial, logistik, maupun anggaran darurat bisa menjadi tumpang tindih. Hal ini dapat menyebabkan sebagian wilayah menerima bantuan berlebih sementara yang lain kekurangan, atau bahkan tidak menerima sama sekali.
- Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Terhambat: Ambiguitas mengenai ruang tanggung jawab antarinstansi desa atau kecamatan akibat batas wilayah yang tidak pasti dapat memperlambat proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P). Pemerintah daerah akan kesulitan menetapkan lokasi relokasi warga dan memetakan area mana saja yang membutuhkan intervensi pembangunan.
- Kesulitan dalam Evaluasi Kerugian Aset Desa: Penilaian dan pendataan kerugian aset desa, baik infrastruktur maupun lahan, menjadi tidak presisi jika batas wilayahnya tidak jelas. Hal ini berdampak pada besaran dukungan anggaran darurat yang dialokasikan dan proses klaim ganti rugi.
- Potensi Konflik Administratif: Ketidaksesuaian antara peta administratif dengan kondisi geografis pascabencana dapat memicu perselisihan antar desa atau kecamatan terkait kepemilikan lahan, sumber daya alam, atau hak administratif lainnya.
Peran Regulasi dalam Penegasan Batas Wilayah
Menyadari pentingnya kepastian batas wilayah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menjadi landasan hukum. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan ini memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana penetapan dan penegasan batas desa seharusnya dilakukan, dengan menekankan penggunaan peta, koordinat, dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 secara spesifik menegaskan bahwa batas desa adalah garis pembatas administratif antar desa yang dituangkan secara teknis melalui koordinat serta peta yang memiliki kekuatan hukum. Tujuan utama dari penetapan dan penegasan batas desa ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib dan memberikan kepastian hukum terhadap wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
Sebagai pedoman teknis, Permendagri ini mensyaratkan penggunaan dokumen peta, dokumen historis, serta metode kartometrik atau survei lapangan yang disepakati. Ketika penetapan batas ini telah dilakukan dan disahkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan bupati atau wali kota, maka ia menjadi acuan legal yang tidak bisa diabaikan dalam setiap kebijakan publik setempat.
Bencana besar seperti banjir bandang dan tanah longsor memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada manusia dan infrastruktur, tetapi juga pada lanskap geografis itu sendiri. Perubahan alur sungai, longsornya bukit, dan rusaknya jalan secara signifikan dapat mengaburkan batas-batas administratif yang sebelumnya telah ditetapkan.
Oleh karena itu, regulasi seperti Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 harus dipandang sebagai instrumen krusial dalam tata kelola pascabencana (post-disaster governance), bukan sekadar dokumen teknis administratif yang terlepas dari konteks kejadian bencana.
Selain Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kejelasan batas ini menjadi syarat fundamental bagi desa untuk dapat melaksanakan fungsi otonominya secara efektif, terutama dalam masa pemulihan pascabencana.
Dalam konteks tata ruang dan perencanaan wilayah, aturan lain seperti Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah memberikan kerangka kerja untuk menyelaraskan batas administratif dengan perencanaan ruang yang adaptif terhadap risiko bencana.
Urgensi Penetapan Ulang Batas Wilayah
Urgensi penetapan ulang batas wilayah pascabencana sesungguhnya bukan hanya soal penarikan garis di atas peta. Ini adalah tentang pencapaian:
- Kepastian Hukum: Memberikan landasan hukum yang kuat bagi setiap pihak terkait dalam pengelolaan wilayah.
- Efisiensi Pelayanan Publik: Memastikan layanan publik dapat dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing tanpa tumpang tindih atau terlewat.
- Keadilan dalam Distribusi Bantuan dan Sumber Daya: Menjamin bantuan dan sumber daya tersalurkan secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan wilayah.
- Legitimasi Pembangunan: Menjadi pondasi yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kembali komunitas yang terdampak bencana.
Jika batas wilayah tetap kabur, risiko konflik administratif akan terus meningkat, investasi pembangunan akan terhambat akibat ketidakpastian status wilayah, dan pada akhirnya, proses pemulihan masyarakat tidak akan berjalan optimal.
Solusi Praktis dan Langkah Konkret
Merujuk pada pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, batas desa didefinisikan sebagai pembatasan wilayah administratif pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan tanda-tanda alam, seperti punggung gunung (watershed), median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
Namun, dalam kasus bencana alam dahsyat seperti banjir bandang dan tanah longsor, tanda-tanda alam tersebut sering kali rusak atau bahkan hilang. Sungai berubah alur, punggung gunung terkikis, sehingga batas-batas alam yang menjadi dasar penetapan awal tidak lagi dapat dikenali.
Menghadapi kondisi seperti ini, Camat di wilayah yang terdampak bencana harus segera mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh kepala desa yang terdampak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama dalam penetapan batas desa yang baru.
Merujuk kembali pada pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, dijelaskan bahwa batas desa adalah pemisah antar desa yang bersebelahan, baik berupa batas alam maupun buatan. Jika batas-batas alam yang menjadi dasar penetapan suatu wilayah desa tidak lagi nampak, maka dapat dilakukan negosiasi antar dua desa yang terdampak bencana. Hasil negosiasi ini bisa berupa penetapan batas buatan yang disepakati bersama, sehingga tercipta kepastian hukum yang jelas.
Kesimpulannya, penyelesaian batas wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan kepastian hukum, dan mempermudah seluruh proses pemulihan pascabencana, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.


