News  

Pengamat: Batasi BBM Subsidi untuk Atasi Krisis Energi

Darurat Energi Global Mengancam, Indonesia Perlu Langkah Konkret

Konflik geopolitik yang memanas di Selat Hormuz telah memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan minyak global, yang berujung pada lonjakan harga hingga mencapai 110 dolar AS per barel. Situasi ini diprediksi akan membawa Indonesia pada kondisi darurat energi global, yang dampaknya berpotensi meluas ke hampir seluruh negara.

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, banyak negara telah mengambil langkah proaktif untuk memitigasi dampak krisis energi ini. Namun, ia menyayangkan Indonesia terkesan masih “adem ayem” dan belum merumuskan kebijakan serta upaya nyata yang konkret.

“Banyak negara sudah menetapkan kebijakan untuk meminimalkan dampak darurat energi global tersebut. Kendati negara-negara lain sudah menetapkan kebijakan untuk mengatasi darurat energi, Indonesia masih adem ayem, belum menetapkan kebijakan dan upaya riil,” ujar Fahmy.

Fahmy Radhi mengkritisi beberapa wacana kebijakan penghematan energi yang dilontarkan pemerintah, seperti pemberlakuan work from home (WFH), konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan transisi energi. Ia menilai ketiga opsi tersebut lebih bersifat solusi jangka panjang dan kurang efektif untuk mengatasi masalah darurat energi yang bersifat jangka pendek.

“Sedangkan kebijakan yang diwacanakan itu merupakan solusi masalah jangka panjang,” tegas Fahmy.

Pembatasan BBM Subsidi: Solusi Jangka Pendek yang Mendesak

Sebagai solusi jangka pendek yang lebih mendesak, Fahmy Radhi mengusulkan satu opsi kebijakan krusial: pembatasan BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia memperkirakan potensi penghematan dari kebijakan ini mencapai Rp 120 triliun per tahun.

“Selama pemerintahan Joko Widodo, kebijakan itu hanya diwacanakan, namun tidak pernah diterapkan hingga sekarang,” sesal Fahmy.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini, lanjut Fahmy, adalah mekanisme pembatasan yang belum efektif. Ia mencontohkan kegagalan uji coba aplikasi MyPertamina yang pernah dilakukan oleh Pertamina. Meskipun saat ini telah diterapkan sistem barcode untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi, Fahmy menilai sistem tersebut masih rentan karena banyak kendaraan pribadi yang dapat memperoleh barcode dengan mudah.

Baca Juga :  IHSG Diperkirakan Naik Terbatas Selasa (21/7), Lihat Rekomendasi Analis

Untuk memastikan efektivitas pembatasan BBM bersubsidi, Fahmy menyarankan penerapan mekanisme yang lebih sederhana. Ia mengusulkan agar hanya kendaraan tertentu yang diizinkan menggunakan BBM bersubsidi. Kategori kendaraan yang dimaksud meliputi:

  • Sepeda motor.
  • Kendaraan angkutan orang.
  • Kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok.

Sementara itu, mobil pribadi harus didorong untuk beralih dari penggunaan BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi. “Sedangkan mobil pribadi harus migrasi dari penggunaan BBM subsidi ke BBM nonsubsidi. Kalau pembatasan subsidi BBM tersebut berhasil, maka sekitar Rp 120 triliun dana APBN dapat dihemat sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini,” ungkap Fahmy.

Mekanisme Harga BBM Nonsubsidi dan Fokus Perlindungan Masyarakat

Menanggapi isu kenaikan harga BBM nonsubsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa mekanisme penentuan harga BBM nonsubsidi sudah diatur dalam regulasi pemerintah dan mengikuti pergerakan harga energi global. Penjelasan ini disampaikan Bahlil usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, menjawab spekulasi kenaikan harga BBM nonsubsidi sebesar 10 persen yang beredar akan berlaku mulai 1 April 2026.

Bahlil merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 yang mengatur dua formulasi harga BBM: untuk sektor industri dan nonindustri.

“Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan bahwa BBM kategori industri, seperti bensin dengan angka oktan tinggi (RON 95 dan RON 98), umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat mampu dan sektor usaha. Oleh karena itu, fluktuasi harga BBM jenis ini tidak menjadi beban negara karena tidak mendapatkan subsidi.

Baca Juga :  Chelsea vs Arsenal: Fakta, Susunan Pemain, Head-to-Head, dan Prediksi

“Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampulah, seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau, selama ada uang untuk bayar monggo. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” tegas Bahlil.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama kebijakan energi tetap pada perlindungan masyarakat melalui BBM bersubsidi. Keputusan terkait harga BBM bersubsidi berada langsung di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.

“Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” imbuh Bahlil.

Pertamina Tegaskan Belum Ada Pengumuman Kenaikan Harga

Menanggapi simpang siur informasi mengenai kenaikan harga BBM, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Ia mengklarifikasi bahwa proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron.

Baron mengimbau masyarakat untuk selalu mencari informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina. Selain itu, ia juga menyampaikan dukungan Pertamina terhadap imbauan pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak.