Selamatkan Citra Batam, Dirjen Imigrasi Potong Rantai Mafia Pelabuhan

Keterangan : Kasubdit Kepatuhan Internal (Patnal) Ditjen Imigrasi, Washington Napitupulu beberapa waktu lalu. (Foto : Matakepri.co.id)

Batam — Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menunjukkan taringnya dalam menyikapi dugaan praktik kotor di lini terdepan pelayanan publik. Pelabuhan Internasional Batam Center, yang merupakan salah satu pintu masuk tersibuk di Indonesia, kini tengah dalam upaya sterilisasi besar-besaran setelah terungkapnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) beberapa waktu lalu.

​Langkah drastis diambil pusat dengan menarik Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, ke Jakarta. Langkah penonaktifan ini disebut sebagai upaya “bersih-bersih” agar proses investigasi internal tidak terhambat oleh tembok birokrasi lokal.
​Pembersihan Internal dan Pemutusan Rantai Calo

​Kasubdit Kepatuhan Internal (Patnal) Ditjen Imigrasi, Washington Napitupulu, menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk komitmen institusi terhadap integritas. Saat ini, kepemimpinan Imigrasi Batam telah diserahkan kepada Pelaksana Harian (PLH).

​”Selain Kakanim, delapan anggota yang bertugas di lapangan juga sudah ditarik untuk pemeriksaan intensif. Kami ingin memastikan proses ini objektif,” ujar Washington saat memberikan keterangan, Kamis (2/4/2026).

​Tak hanya menyisir oknum internal, Tim Patnal juga bergerak memutus ekosistem ilegal dengan mem-blacklist sejumlah agen dan calo yang selama ini bermain di “ruang gelap” pelabuhan. Pihak Imigrasi memberikan sinyal kuat bahwa jika ditemukan unsur pidana murni, kasus ini akan segera dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

​Kritik Pedas LIRA: Citra Pariwisata di Ujung Tanduk

​Kasus ini memicu reaksi keras dari pegiat sosial dan pengawas kebijakan publik. Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Batam, Herry Sembiring, menilai insiden ini sebagai tamparan keras bagi wajah pariwisata Kepulauan Riau.

​Herry secara terbuka meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, untuk tidak sekadar menonaktifkan, melainkan mencopot Hajar Aswad secara permanen dari jabatannya. Menurutnya, kegagalan pengawasan di pelabuhan adalah tanggung jawab mutlak pemimpin tertinggi di kantor tersebut.

Baca Juga :  Jumat Curhat di Tanjung Sengkuang Polsek Batu Ampar Serap Aspirasi Warga

​”Petugas di garda terdepan adalah etalase negara. Jika wisatawan disambut dengan pemerasan, jangan harap mereka akan kembali. Ini bukan hanya soal oknum, tapi kegagalan sistem pengawasan yang kronis,” cetus Herry.

​Taruhan Ekonomi dan Kepercayaan Publik
​Batam sangat bergantung pada mobilitas wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Rasa aman dan nyaman di pintu masuk adalah fondasi utama ekonomi daerah.

LIRA Batam pun mengajukan tiga tuntutan mendasar kepada kementerian terkait:
1. ​Transparansi: Membuka hasil investigasi secara terang-benderang kepada masyarakat.
2. ​Keadilan Hukum: Menindak tegas aktor intelektual di balik praktik pungli, bukan hanya petugas rendahan.
3. ​Reformasi Sistem: Digitalisasi dan penataan ulang alur pemeriksaan di pelabuhan guna menutup celah pungli secara permanen.

​”Kami akan mengawal isu ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kepercayaan wisatawan yang sudah kita bangun susah payah pasca-pandemi, runtuh dalam sekejap karena ulah segelintir oknum,” tutup Herry.