Batam — Gedung DPRD Kota Batam menjadi saksi pentingnya akuntabilitas pemerintahan daerah pada Senin (30/3/2026). DPRD Kota Batam resmi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal: Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah laporan tersebut.
Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi jajaran Wakil Ketua: Haji Aweng Kurniawan (Gerindra), Budi Mardiyanto dan Muhammad Yunus Muda.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pidato pengantarnya menegaskan bahwa LKPj ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata transparansi publik sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.
“Tahun 2025 adalah tonggak krusial. Ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Visi kita jelas: menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi serta pariwisata,” tegas Amsakar di hadapan para anggota dewan, unsur Forkopimda, dan tokoh adat LAM Batam.
Salah satu poin menarik yang dipaparkan adalah performa keuangan daerah yang impresif. Berkat optimalisasi pajak daerah dan membaiknya iklim ekonomi, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 melonjak signifikan:
-
Pendapatan Awal: Rp3,96 Triliun
-
Pendapatan Akhir: Rp4,29 Triliun (Naik Rp331,24 Miliar)
-
Alokasi Belanja: Rp4,41 Triliun (Fokus pada layanan dasar, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan).
Selain angka-angka finansial, Amsakar juga memamerkan sederet prestasi, mulai dari opini WTP, predikat Kota Terinovatif (IGA), hingga status Kota Layak Anak. Namun, ia tetap merunduk dengan mengakui adanya tantangan ekonomi global yang menuntut evaluasi berkelanjutan.
Usai penyerahan dokumen secara simbolis, estafet kerja berpindah ke tangan legislatif. Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin langsung mengesahkan pembentukan Pansus LKPj Wali Kota Batam TA 2025.
Melalui musyawarah mufakat yang disampaikan oleh juru bicara pansus, Muhammad Rudi, ST., susunan pimpinan pansus ditetapkan sebagai berikut:
-
Ketua Pansus: H. Ahmad Surya
-
Wakil Ketua Pansus: H. Djoko Mulyono.
Pansus ini bertugas memberikan rekomendasi kritis dan konstruktif terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir.
“Kami harapkan seluruh kepala OPD dapat kooperatif dan hadir dalam rapat-rapat pembahasan nanti agar proses evaluasi ini berjalan maksimal,” ujar Muhammad Rudi.


