Batam –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terus mematangkan payung hukum bagi pelestarian adat di Tanah Bunda Melayu. Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam menggelar rapat maraton bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam selama dua hari berturut-turut, Rabu (1/4/2026).
Rapat krusial yang berlangsung di ruang komisi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Yunus, didampingi Wakil Ketua Pansus, H. Surya Makmur Nasution. Pertemuan ini juga dihadiri oleh tim hukum Pemko Batam serta sejumlah tokoh masyarakat dari LAM Kota Batam untuk memastikan setiap pasal memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat.
Fokus utama dalam pembahasan dua hari ini adalah pendalaman substansi. Pansus berupaya memastikan bahwa Ranperda ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya Melayu secara konkret di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam.
“Kami berusaha semaksimal mungkin agar proses pembahasan ini bisa tuntas tepat waktu. Ranperda ini memang sudah dinanti-nantikan karena memiliki nilai strategis dalam menjaga keberagaman budaya daerah,” ujar Muhammad Yunus.
Kehadiran Perda LAM nantinya diharapkan menjadi angin segar bagi ekosistem kebudayaan di Batam. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam Ranperda ini antara lain:
-
Legalitas Formal: Memberikan payung hukum yang jelas bagi eksistensi dan operasional LAM di Kota Batam.
-
Penjaga Nilai: Memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.
-
Filter Budaya: Menjadi instrumen untuk menjaga identitas Melayu agar tetap eksis di tengah arus modernisasi dan kemajuan kota.
Menurut Yunus, posisi LAM sangat vital sebagai mitra pemerintah dalam menjaga harmoni sosial. Dengan adanya Perda ini, diharapkan lembaga adat memiliki landasan kuat untuk bergerak lebih lincah dalam mengawal isu-isu kebudayaan.


