Inovasi Propam Polda Maluku Utara, Laporkan Oknum Polisi Cukup Scan QR

Keterangan : Mapolda Maluku Utara. (Foto : Ist)

Maluku Utara — Polda Maluku Utara kembali menunjukkan inovasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Salah satu langkah terbaru yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah penerapan sistem pelaporan berbasis QR code. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan terhadap dugaan pelanggaran oknum anggota Polri.

Kabid Propam Polda Maluku Utara, Kombes Pol Indrapramana H menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan solusi efektif dalam mengelola laporan pelanggaran secara otomatis. Dengan menggunakan QR code, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dari mana saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi.

Sistem pelaporan berbasis QR code memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kemampuannya dalam mengelompokkan laporan pelanggaran secara otomatis, sehingga memudahkan proses analisis dan penanganan. Kedua, sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkritisi tindakan oknum anggota yang dinilai melanggar aturan.

Setiap laporan yang masuk akan diteruskan ke Mabes Polri, kemudian ke Polda untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Proses ini dilakukan dengan cepat dan transparan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya pada sistem yang digunakan.

Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah keamanan identitas pelapor. Kombes Pol Indra menegaskan bahwa identitas pelapor akan tetap aman. Masyarakat juga bisa melaporkan dari mana saja, tanpa khawatir terkait privasi atau ancaman balik.

Dalam mekanisme pelaporan melalui QR code, masyarakat diminta melengkapi sejumlah informasi penting, seperti kronologi kejadian, identitas pelapor, bukti pendukung, serta saksi. Dengan demikian, setiap laporan yang masuk akan lengkap dan bisa diproses dengan baik.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat pemberitahuan kepada pelapor. Surat tersebut mencakup perkembangan penanganan laporan baik secara digital maupun fisik. Hal ini memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa laporan mereka tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti dengan serius.

Baca Juga :  Jaga Keamanan Akhir Pekan, Polsek Batu Ampar Gencarkan Patroli KRYD Sasar Titik Rawan di Batam

Selain itu, Propam juga melakukan langkah mitigasi pelanggaran dari internal, salah satunya terkait persoalan utang piutang anggota. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, seperti mengarahkan anggota untuk hidup hemat sesuai pemasukan serta memberikan siraman rohani.

Untuk mendukung implementasi program, QR code telah dipasang di berbagai titik strategis seperti pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandara, dan sentra pelayanan publik lainnya. Selain itu, selebaran dan stiker juga dibagikan kepada pekerja maupun penumpang kapal.

Sosialisasi juga terus digencarkan melalui berbagai platform, mulai dari podcast, media sosial, hingga kolaborasi dengan influencer. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih familiar dengan sistem baru ini dan memahami cara penggunaannya.

Sejak diterapkan, tercatat sebanyak 76 laporan telah masuk melalui sistem QR code dalam berbagai kondisi. Bahkan, terdapat laporan yang dikirim dari luar daerah, seperti Bekasi. Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaporan dari wilayah pelosok masih belum maksimal.

Kombes Pol Indra pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ia menekankan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja anggota Polri.

“Kami butuh koreksi dari masyarakat dan akan terus melakukan evaluasi diri. Silakan laporkan jika tidak baik, agar anggota Polri tetap menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya. (***)