Kalimantan Timur — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmen untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya memastikan keberlanjutan masa kerja para pegawai yang telah bekerja selama beberapa tahun.
Dalam rangka menjaga stabilitas kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim telah mengajukan perpanjangan kontrak bagi PPPK formasi 2021. Kontrak kerja mereka akan berakhir pada tahun 2026. Selain itu, PPPK formasi 2022 yang kontraknya akan habis pada 2027 juga sudah masuk dalam rencana perpanjangan.
Langkah ini diambil untuk menghadapi situasi anggaran pemerintah yang sedang efisien. Dengan jumlah PPPK sebanyak 11.881 orang, BKD Kaltim berupaya memastikan bahwa semua pegawai tetap bisa melanjutkan tugasnya tanpa ada pemutusan hubungan kerja.
“Pesan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud adalah mempertahankan PPPK yang ada dan memastikan mereka tetap bekerja maksimal sesuai kontrak maupun kinerja,” ujar Yuli Fitriyanti, Kepala BKD Kaltim, di Samarinda, Jumat (3/4/2026).
Perlu diketahui, pengajuan perpanjangan kontrak ini juga bertujuan untuk mencegah adanya kekosongan status hukum bagi PPPK. BKD Kaltim saat ini telah merekomendasikan perpanjangan masa kerja bagi 1.170 PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Beberapa pegawai kontrak yang diajukan perpanjangan tersebut merupakan aparatur sipil yang dokumen masa tugasnya segera kedaluwarsa dalam waktu dekat. Sesuai regulasi kepegawaian nasional, pembaruan dokumen masa pengabdian abdi negara non-PNS ini biasanya dilaksanakan dalam skema siklus lima tahunan.
Namun, jaminan kelangsungan pekerjaan dari pemerintah daerah tersebut bisa dibatalkan secara sepihak apabila pegawai yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain itu, penghentian perpanjangan kontrak kerja juga berlaku otomatis bagi personel yang memasuki batas usia pensiun.
Saat ini, postur sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemprov Kaltim didominasi oleh PPPK dengan jumlah mencapai 11.881 orang. Angka ini melampaui jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercatat berada pada kisaran 9.000 orang.
“Apabila komposisi tersebut dirinci lebih jauh, sebagian besar formasi disandang oleh para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan,” papar Yuli.
Fokus perpanjangan yang saat ini tengah dikebut oleh pemerintah provinsi setempat juga menyasar pada PPPK kelompok rekrutan 2022 yang kontraknya dijadwalkan berakhir tahun depan.
Pengajuan tahapan administrasi kepegawaian tersebut kepada instansi pusat dilakukan lebih awal guna mencegah terjadinya kekosongan status hukum para PPPK. (***)


