Batam — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung menjadi perbincangan hangat menyusul adanya desakan dari pihak tertentu agar pimpinannya dicopot dari jabatan. Hal ini buntut dari munculnya dua buku nikah atas nama Al-Hamid Rachmadani untuk dua pernikahan berbeda. Menanggapi riuh rendah kabar tersebut, Kepala KUA Sagulung, Rudiansyah, akhirnya memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan duduk perkara.
Rudiansyah menjelaskan bahwa pangkal persoalan bermula dari gangguan teknis pada server pendaftaran nikah secara daring (online). Sebagai instansi pelayan publik, KUA Sagulung dihadapkan pada pilihan sulit saat pendaftaran masuk namun sistem tidak merespons.
“Kondisi saat itu sistem sedang error. Demi melayani masyarakat yang sudah mendaftar, kami mengambil langkah diskresi dengan melakukan proses cetak buku nikah secara manual agar jadwal pernikahan tidak terhambat,” jelas Rudi.
Namun, kejutan muncul sesaat setelah sistem kembali sinkron. Data yang sebelumnya tidak terbaca karena gangguan teknis, tiba-tiba memunculkan notifikasi merah: nama Al-Hamid Rachmadani sudah terdaftar sebagai suami dari wanita lain.
Menyadari adanya kekeliruan administratif akibat butanya sistem sementara waktu, pihak KUA segera melakukan tindakan korektif. Berdasarkan aturan hukum perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami, buku nikah kedua tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat jika istri pertama tidak memberikan izin atau tanpa melalui putusan pengadilan.
“Begitu terdeteksi si pria ternyata sudah berstatus menikah, kami langsung mengambil langkah tegas untuk menarik kembali buku nikah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga marwah institusi dan kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Akibat penarikan ini, Rudiansyah menyatakan bahwa status pernikahan Al-Hamid dengan istri keduanya (Ibu Intan) saat ini secara hukum negara dianggap tidak tercatat atau hanya berstatus nikah siri hingga kewajiban administratif dipenuhi.
Terkait tuduhan bahwa pihaknya mempersulit urusan, Rudiansyah menepis hal tersebut. Ia menekankan bahwa KUA tetap terbuka untuk membantu legalitas warga, namun harus dalam koridor hukum yang berlaku.
Ia pun memberikan jalan keluar legal bagi pasangan tersebut jika ingin buku nikahnya kembali disahkan.
-
Syarat Utama: Adanya surat pernyataan atau izin Poligami dari Al-Hamid Rachmadani yang dikeluarkan resmi oleh Pengadilan Agama.
-
Penyelesaian Kekeluargaan: Jika syarat hukum sudah terpenuhi, pihak KUA siap membantu menyelesaikan urusan tersebut secara kekeluargaan dan sesuai prosedur.
“Minimal persyaratan yang harus dipenuhi ibu Intan yakni adanya surat pernyataan Poligami yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Kami pastinya akan membantu masyarakat yang membutuhkan legalitas, namun prinsip prosedur dan aturan adalah harga mati yang tetap harus dipenuhi,” tutup Rudi.


