Batam — Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melakukan gebrakan administratif dengan menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus sinkronisasi data kependudukan. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk urusan surat-menyurat, melainkan sebagai upaya fundamental dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam yang pesat dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026), Li Claudia menyoroti adanya “jurang” antara realisasi investasi yang tinggi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, akurasi data adalah jembatan untuk menutup celah tersebut.
Salah satu poin krusial dalam instruksi tersebut adalah penegasan posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai satu-satunya rujukan data. Li Claudia meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghentikan penggunaan data mandiri yang seringkali memicu kebingungan dalam pengambilan kebijakan.
“Semua harus terintegrasi. Kebijakan publik yang efektif hanya bisa lahir dari data yang akurat. Kita tidak ingin ada bantuan yang salah sasaran atau perencanaan sekolah yang tidak sesuai kebutuhan lapangan hanya karena perbedaan data antar-instansi,” ujar Li Claudia.
Satgas yang dibentuk tidak hanya akan bekerja di belakang meja. Fokus awal pembenahan akan diarahkan pada wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dan dinamika mobilitas yang cepat, yakni:
-
Kecamatan Sagulung
-
Kecamatan Batam Kota
-
Kecamatan Bengkong
Camat dan lurah di wilayah ini diminta melakukan validasi domisili secara faktual, termasuk mendata penduduk non-permanen. Langkah “jemput bola” ini ditargetkan mampu meningkatkan akurasi data kependudukan Batam yang saat ini tertahan di angka 85 persen.
Akurasi data ini nantinya akan langsung diimplementasikan pada dua sektor vital:
-
Pendidikan: Menjadi dasar penentuan kuota sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta memastikan distribusi seragam gratis bagi siswa SD dan SMP tepat sasaran.
-
Kesehatan & Sosial: Memvalidasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar anggaran kesehatan benar-benar menyentuh warga prasejahtera.
Upaya ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Batam. Ketua DPRD, Kamaluddin, yang hadir dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa legislatif akan terus mengawal proses sinkronisasi ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan sistem aplikasi terpadu yang akan dibangun—yang mencakup laporan kematian hingga perpindahan penduduk—berjalan transparan dan tanpa hambatan teknis.
Dengan langkah ini, Li Claudia berharap Batam menjadi pionir dalam tata kelola data di Indonesia, di mana angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbanding lurus dengan kesejahteraan yang terukur secara presisi melalui data yang valid.


