Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengirimkan pesan tegas terhadap praktik rasuah di lingkungan birokrasi. Dalam langkah nyata memperkuat integritas pembangunan, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke lapangan untuk memelototi sejumlah proyek strategis di Batam, Senin (6/4/2026).
Langkah “jemput bola” ini dilakukan bersama Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, dan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK, Uding Juharudin.
Tim gabungan menyisir berbagai titik krusial untuk memastikan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berjalan sesuai rel aturan. Berikut adalah titik fokus peninjauan tersebut:
-
Revitalisasi Gedung Shelter (Sekupang): Memastikan fasilitas untuk kelompok rentan dibangun dengan standar kualitas tinggi.
-
Aset Perumahan Central Park Residence (Tanjung Uncang): KPK menaruh perhatian khusus pada proses serah terima aset agar tidak ada celah sengketa hukum di masa depan.
-
Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Baloi Permai): Penguatan fasilitas medis yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan warga.
-
Unit Sekolah Baru / USB SMP (Nongsa): Menjamin akses pendidikan bagi generasi masa depan Batam dibangun tanpa korupsi.
Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid, menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem pengawasan.
“Kami tidak hanya mengejar kecepatan pembangunan, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan benar. Kecepatan tanpa integritas justru berisiko. Setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat,” tegas Jefridin.
Senada dengan hal tersebut, Uding Juharudin dari KPK menjelaskan bahwa pencegahan adalah kunci utama. Menurutnya, pendampingan ini dilakukan agar tata kelola pembangunan di Batam tetap transparan dan akuntabel sejak perencanaan hingga penyerahan hasil.
Sinergi ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan di Batam. Dengan keterlibatan KPK dalam supervisi langsung:
-
Risiko Kebocoran Anggaran dapat ditekan sejak dini.
-
Kualitas Infrastruktur lebih terjamin karena pengawasan yang ketat.
-
Kepercayaan Publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.
Pemko Batam berkomitmen bahwa setiap rupiah dari APBD harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa ada “potongan” ilegal di tengah jalan.


