Kasus Amsal Sitepu: Kejagung Periksa Kejari Karo dan Bawahan

Karo — Putusan bebas yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan terhadap seorang videografer, Amsal Christy Sitepu, berdampak luas. Sebagai akibatnya, beberapa pejabat kejaksaan di Karo dipanggil untuk klarifikasi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, serta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Reinhard Harve Sembiring, beserta para jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus tersebut, telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mereka dipanggil untuk diklarifikasi mengenai dugaan ketidakprofesionalan dan intimidasi dalam pengusutan kasus ini.

Saat ini, ketiganya sedang menjalani pemeriksaan di Kejagung. Dugaan tersebut muncul karena mereka diduga tidak bekerja secara profesional selama proses penyidikan kasus Amsal Sitepu.

Menurut Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari eksaminasi mendalam terhadap para jaksa tersebut.

Eksaminasi adalah mekanisme kontrol internal yang digunakan untuk memastikan bahwa jaksa bekerja sesuai dengan prosedur hukum, kode etik, dan rasa keadilan. Proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh jaksa sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Anang menegaskan bahwa Kejagung mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengklarifikasi Danke Rajagukguk dan jajarannya. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Kajati Sumut Harli Siregar, jajaran Kejari Karo, hingga Amsal Sitepu dipanggil ke Jakarta. DPR mempermasalahkan Kejari Karo yang disebut melakukan propaganda terkait putusan bebas Amsal Sitepu.

Pada momen tersebut, Danke Rajagukguk diminta menjelaskan mengapa ia membangun narasi yang salah seolah-olah Komisi III DPR mengintervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan Amsal Sitepu dikeluarkan dari penjara. Padahal, penangguhan penahanan Amsal Sitepu dilakukan oleh majelis hakim, sedangkan DPR hanya sebagai pemohon.

Baca Juga :  Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Wali Kota Harap Sinergi Terus Terjaga

Komisi III DPR pun meminta penjelasan mengenai alasan Kejari Karo membangun narasi yang salah. Dalam surat PN Medan, tertera jelas bahwa hakim mengabulkan permohonan DPR agar Amsal Sitepu ditangguhkan penahanannya. Namun, di surat Kejari Karo, mereka menulis ‘pengalihan penahanan’, bukan ‘penangguhan penahanan’. Dua hal tersebut sangat berbeda.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, menegaskan bahwa penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu dilakukan oleh pengadilan. Sementara itu, surat Kejari Karo menyebutkan ‘pengalihan penahanan’ yang diatur dalam Pasal 108 KUHAP, berbeda dengan penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP.

Danke Rajagukguk mengakui bahwa pihaknya salah ketik surat, dari ‘penangguhan’ menjadi ‘pengalihan’. Ia juga mengakui bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh tim yang mengetik surat tersebut. (***)