Tidak Ada Ampun, Kejagung Pastikan Sanksi Kajari Karo Danke Rajagukguk Terkait Kasus Amsal Sitepu

Photo tontowi dan ahmadliliyana natsir (Doc. google)

Klarifikasi Terhadap Aparat Kejari Karo Masih Berlangsung

Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih melakukan klarifikasi terhadap sejumlah aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, termasuk Danke Rajagukguk dan beberapa jaksa penuntut umum yang menangani kasus Amsal Christy Sitepu. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah proses hukum dalam kasus tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan standar profesional.

Pemeriksaan ini belum menghasilkan kesimpulan akhir. Kejagung menegaskan bahwa prosesnya dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah. Jika ditemukan pelanggaran dalam proses hukum, para jaksa bisa dikenai sanksi etik internal.

Fokus Pemeriksaan: Uji Profesionalitas dan Dugaan Pelanggaran

Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mengurai secara menyeluruh bagaimana penanganan perkara dilakukan. Kejagung ingin memastikan apakah proses hukum terhadap Amsal telah berjalan sesuai ketentuan dan standar profesional. Hasil klarifikasi nantinya bisa dilanjutkan ke tahap eksaminasi, khususnya oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus), jika ditemukan hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut.

Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dan belum menghasilkan kesimpulan. Ia juga membuka kemungkinan adanya sanksi jika ditemukan pelanggaran. “Apabila adanya pelanggaran, seandainya ada ketentuan pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita,” tambahnya.

Sorotan DPR dan Dugaan Kontroversi

Sebelumnya, kasus ini juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Sejumlah pihak, termasuk jajaran Kejari Karo dan Amsal Sitepu, dipanggil ke Gedung DPR untuk dimintai penjelasan. Dalam forum tersebut, muncul dugaan bahwa Kejari Karo melakukan propaganda saat Amsal divonis bebas. Selain itu, mencuat pula isu lain yang menyeret nama Danke Rajagukguk, termasuk dugaan penerimaan fasilitas dari kepala daerah setempat, yang turut memperkeruh situasi.

Baca Juga :  Mensos Gus Ipul Beri Bantuan untuk Korban Bencana Aceh Tamiang

Awal Mula Kasus: Proyek Video Profil Desa

Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode anggaran 2020 hingga 2022. Amsal, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video kepada 20 desa di empat kecamatan: Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Dalam proposalnya, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp 30 juta per desa. Namun, persoalan muncul ketika auditor dari Inspektorat Kabupaten Karo menilai biaya tersebut tidak sesuai.

Menurut hasil analisis, biaya seharusnya sekitar Rp 24,1 juta per desa. Beberapa komponen seperti editing, cutting, dan dubbing bahkan dinilai tidak memiliki nilai biaya.

Perdebatan Nilai Kerugian Negara

Selisih perhitungan tersebut kemudian menjadi dasar dugaan kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp 202 juta dalam persidangan. Namun, pihak kuasa hukum Amsal mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. “Ini yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp 200 juta ini dari mana,” ujar kuasa hukum Amsal.

Amsal sendiri mengaku hanya sebagai pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif yang menawarkan jasa, bukan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.

Jeritan Pencari Keadilan

Dalam rapat dengan DPR, Amsal bahkan tak kuasa menahan emosi. Ia menuturkan bagaimana sejumlah komponen biaya dalam proposalnya dianggap nol oleh auditor dan jaksa. “Itu ada ide, ide itu besarannya di dalam proposal itu Rp 2 juta. Editing Rp 1 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon Rp 900.000, yang totalnya Rp 5,9 juta ini semuanya dianggap Rp 0,” ujarnya dengan suara bergetar.

Ia menegaskan bahwa dirinya hanya pekerja biasa di bidang ekonomi kreatif yang berusaha mencari keadilan. “Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual,” ucapnya.

Baca Juga :  24 Peserta Ikut Seleksi JPT Pratama, Bupati Pulang Pisau Tekankan Kualitas Kepala Dinas

Menanti Hasil Akhir Pemeriksaan

Kasus ini kini tidak hanya berbicara soal benar atau salah dalam sebuah proyek, tetapi juga menyangkut integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Dengan proses pemeriksaan yang masih berjalan, publik menanti hasil akhir dari Kejagung—apakah akan ada sanksi etik, atau justru temuan lain yang memperluas persoalan.