Berita Terkini di Kalimantan Timur
Beberapa peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Sabtu (11/4/2026). Berikut tiga berita paling populer di Kalimantan Timur:
1. Wali Kota Samarinda Andi Harun Pertanyakan Kebijakan Redistribusi JKN Pemprov Kaltim
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai tidak hanya membebani daerah, tetapi juga berpotensi melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun pada Jumat (10/4/2026) menyusul diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, bernomor 400.7.3.1/1510/DINKES-IV/2026 tertanggal 5 April 2026.
Surat itu berisi pemberitahuan terkait penataan kepesertaan JKN melalui pengembalian atau redistribusi peserta segmen PBPU dan Bantuan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai domisili.
Dalam surat tersebut, Kota Samarinda menjadi salah satu daerah terdampak dengan jumlah peserta yang dikembalikan mencapai 49.742 jiwa. Untuk Samarinda, ada 49.742 jiwa warga tidak mampu yang diminta pembiayaannya ditanggung sendiri oleh pemerintah kota.
“Padahal sebelumnya dibiayai oleh pemerintah provinsi. Dan ini bukan kemauan kota, tapi kemauan provinsi,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat memberatkan dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat kurang mampu di Samarinda.
“Ini sangat menyakitkan bagi warga Kota Samarinda. Karena 49.742 jiwa ini berpotensi kehilangan layanan kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda telah disahkan dan sedang berjalan.
“Di tengah APBD berjalan, pemerintah provinsi menghendaki kita membiayai. Bagaimana mungkin? Pemerintah provinsi tahu kalau APBD sudah berjalan, tidak mungkin kita mengalokasikan anggaran baru,” katanya.
Wali Kota Andi Harun mempertanyakan waktu penerapan kebijakan tersebut yang dinilai tidak tepat.
“Kenapa sebelum APBD ditetapkan tidak dilakukan? Kenapa saat APBD sudah berjalan? Ini bukan kemauan pemerintah kota, tapi atas permintaan provinsi sendiri sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk redistribusi, melainkan pengalihan beban fiskal kepada pemerintah kota tanpa disertai dukungan anggaran.
“Jujur, ini bukan redistribusi. Ini adalah pengalihan beban. Kalau tugas diberikan, harusnya juga disertai anggarannya. Ini hanya diserahkan begitu saja untuk dibiayai sendiri, padahal APBD sudah ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menyebut kebijakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan, termasuk Instruksi Presiden serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
“Ada Instruksi Presiden bahwa gubernur punya kewajiban menjamin pelayanan JKN di daerah. Selain itu, ada Pergub Nomor 52 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 25 Tahun 2020. Kebijakan ini seterang-terangnya melanggar pergubnya sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Harusnya ada rapat dulu dengan bupati dan Wali Kota. Ini hanya selembar surat. Tidak ada koordinasi, konsultasi, atau pembahasan bersama. Tidak begini caranya pengelolaan pemerintahan. Kami berpikir bahwa kebijakan ini cacat prosedur dan cacat tata kelola,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga berisiko besar terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga miskin.
“Bayangkan bagaimana kalau 49 ribu jiwa itu tidak terlayani kesehatan. Mereka bisa ditolak di rumah sakit atau tidak mendapatkan layanan karena terhapus dari daftar JKN,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan sikap menolak pelaksanaan kebijakan redistribusi tersebut dalam bentuk dan mekanisme yang ada saat ini.
Selain itu, Pemkot juga meminta penundaan pemberlakuan kebijakan hingga seluruh aspek terpenuhi, termasuk dasar hukum, kajian fiskal, serta kesiapan anggaran daerah.
“Kita minta penundaan sampai terpenuhi aspek legalitas, keadilan, proporsionalitas, dan kesiapan fiskal daerah. Kalau pun akan diterapkan, harus melalui kajian dan pembahasan bersama,” pungkasnya.
2. Pemkot Bontang Batalkan Pembelian Mess Rp8 Miliar, Prioritaskan Anggaran Publik
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan pembatalan rencana pembelian mess di Jakarta bukan disebabkan tekanan pihak tertentu, melainkan murni pertimbangan skala prioritas anggaran.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program belanja.
“Bukan karena tekanan. Kami melihat ini belum prioritas,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Skema Dialihkan Menjadi Sewa
Meski pembelian dibatalkan, Neni memastikan kebutuhan fasilitas mess di Jakarta tetap dipenuhi. Namun, skema yang digunakan akan dialihkan menjadi sistem sewa dengan biaya yang lebih efisien.
“Mess tetap ada, tapi kita sewa. Lokasinya juga akan dicari yang lebih murah,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menganggarkan sekitar Rp8 miliar untuk pengadaan mess baru. Rencana tersebut kini ditunda seiring kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah.
Tekanan Defisit Anggaran
Kebijakan ini tidak lepas dari kondisi APBD Bontang yang tengah mengalami defisit sekitar Rp150 miliar. Tekanan anggaran tersebut dipicu oleh melesetnya proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), serta belum pastinya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja agar tetap menjaga stabilitas keuangan daerah.
Prioritaskan Program untuk Masyarakat
Di sisi lain, pemerintah tetap memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Neni juga kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil risiko utang dalam menjalankan program pembangunan.
Selain pengadaan mess, beberapa proyek lain juga masuk dalam daftar penghapusan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Di antaranya adalah rencana pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Wali Kota senilai Rp5 miliar serta pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai dengan anggaran Rp13,8 miliar.
3. Tilang Elektronik Balikpapan Ditingkatkan, Pelanggaran Knalpot Brong hingga Tanpa Helm Ditindak
Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold H Y Kumontoy, menyebut penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terus dioptimalkan guna meningkatkan ketertiban berlalu lintas di Kota Balikpapan.
Menurutnya, sistem ETLE terdiri dari dua jenis, yakni statis dan mobile. Untuk ETLE statis, saat ini telah terpasang di sejumlah titik strategis di Kota Balikpapan.
“ETLE statis di Balikpapan sudah ada enam titik dan ke depan akan bertambah lagi, seperti di kawasan Lapangan Merdeka, traffic light Plaza Balikpapan, dan traffic light Beruang Madu,” ujarnya kepada , Jumat (10/4/2026).
Penambahan titik ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pengawasan serta mendorong kepatuhan pengendara di kawasan padat lalu lintas.
ETLE Mobile Berbasis Teknologi AI
Selain itu, Polresta Balikpapan juga mengoperasikan ETLE mobile berupa dua unit perangkat handheld. Perangkat ini berbentuk smartphone khusus yang digunakan petugas di lapangan.
“ETLE mobile ini dilengkapi kamera berbasis AI untuk memotret pelanggar secara langsung dan terhubung ke sistem tilang elektronik,” jelasnya.
Penggunaan teknologi ini memungkinkan penindakan lebih fleksibel, terutama di lokasi yang belum terjangkau kamera statis.
Puluhan Pelanggar Ditindak
Dalam pelaksanaannya, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan melalui Unit Gakkum bersama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melakukan penindakan di sejumlah kawasan tertib lalu lintas.
Dari hasil operasi tersebut, sebanyak 35 pelanggar ditindak, termasuk pelanggaran parkir liar serta pelanggaran kasat mata yang ditemukan di lapangan.
Adapun jenis pelanggaran yang ditindak meliputi penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), pelat nomor tidak sesuai aturan, tidak menggunakan helm, tidak mengenakan sabuk pengaman, sepeda motor berboncengan lebih dari dua orang, hingga pengendara di bawah umur.
Mendorong Budaya Tertib Lalu Lintas
Kapolresta menegaskan bahwa penindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
“Harapannya untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan masyarakat Kota Balikpapan, sekaligus mengubah budaya agar lebih tertib dalam mematuhi aturan di jalan raya,” katanya.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, dimulai dari diri sendiri dengan melengkapi administrasi kendaraan serta memahami etika berkendara.
“Dengan begitu, akan tercipta budaya tertib berlalu lintas yang dapat mengurangi kecelakaan maupun pelanggaran,” tambahnya.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa upaya penegakan hukum ini dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pemberian imbauan, teguran, hingga penindakan menggunakan ETLE, termasuk perangkat handheld di lapangan.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan.


