Anggota DPR RI Matindas J Rumambi Minta Penguatan Kebijakan Prabencana

Keprihatinan Anggota DPR RI atas Meningkatnya Aktivitas Gempa di Indonesia

Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya intensitas kejadian gempa bumi di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang terdampak antara lain Bitung, Padang, dan Flores Timur. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat rentan terhadap bencana alam akibat letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan dilalui ring of fire.

Berdasarkan laporan terbaru, gempa berkekuatan magnitudo 4,7 di Flores Timur telah menyebabkan sedikitnya 1.313 warga mengungsi, ratusan rumah rusak, serta masyarakat terpaksa tinggal di tenda darurat akibat gempa susulan yang terus terjadi. Rangkaian kejadian ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat bahwa Indonesia berada dalam kondisi rawan bencana.

Matindas J Rumambi, anggota parlemen Fraksi PDI Perjuangan, meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapan prabencana secara sistematis dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya penguatan beberapa aspek krusial, seperti:

  • Sistem peringatan dini (early warning system) yang harus diperluas jangkauannya, ditingkatkan akurasinya, serta dipastikan dapat diakses hingga ke masyarakat di wilayah terpencil dan rawan bencana.
  • Edukasi kebencanaan yang menjadi program berkelanjutan, termasuk simulasi evakuasi, penguatan desa tangguh bencana, serta penguatan relawan dari kalangan masyarakat.
  • Sistem informasi terpadu dan terintegrasi antar lembaga, sehingga data kebencanaan dapat diakses secara real-time dan akurat.

Ancaman Megathrust yang Harus Diwaspadai

Selain itu, Matindas J Rumambi juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi ancaman besar dari gempa megathrust. Ancaman ini berpotensi memicu bencana skala luas, termasuk tsunami. Menurutnya, ancaman megathrust bukan sekadar isu akademik, tetapi risiko nyata yang harus diantisipasi sejak sekarang. Pemerintah tidak boleh menunggu bencana besar terjadi baru bertindak.

Baca Juga :  Menteri Hukum Hadir di Bali, Desak Keadilan Royalti Digital dan Perlindungan Karya Jurnalis dari AI

Lebih lanjut, legislator dapil Sulteng ini meminta pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penguatan dalam kebijakan prabencana sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ia menilai bahwa pemerintah perlu lebih serius menjalankan amanat undang-undang tersebut agar bisa mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat.

Pentingnya Kesiapsiagaan dan Kolaborasi

Dalam konteks ini, Matindas menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Ia menilai bahwa kesiapan prabencana harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi potensi bencana besar seperti gempa megathrust. Dengan adanya sistem peringatan dini yang efektif dan edukasi kebencanaan yang merata, masyarakat akan lebih siap menghadapi situasi darurat.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana, termasuk pelatihan bagi masyarakat dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung proses penanggulangan bencana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia bisa lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Kesimpulan

Peringatan dari Matindas J Rumambi menjadi penting sebagai bentuk kesadaran akan risiko bencana yang terus meningkat. Dengan peningkatan aktivitas gempa dan ancaman megathrust, pemerintah harus segera bertindak untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan dan edukasi kebencanaan. Hanya dengan persiapan yang matang, masyarakat dapat lebih aman dan siap menghadapi ancaman bencana alam yang tak terduga.