Lokal  

Pj Sekda Nunukan Jamin Pelayanan Berjalan Lancar Saat WFH

Kebijakan WFH untuk ASN di Kabupaten Nunukan Mulai Diterapkan

Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Jumat, 9 April 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, yang menegaskan bahwa WFH bukan berarti ASN berhenti bekerja.

“WFH itu bukan libur. ASN tetap bekerja, hanya saja dari rumah dan tetap menjalankan tugas-tugas keseharian,” jelasnya kepada TribunKaltara.com, Senin (13/4/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus adaptasi terhadap perubahan pola kerja modern.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mengatur pembagian jadwal antara pegawai yang bekerja dari rumah (WFH) dan yang tetap masuk kantor atau Work From Office (WFO). Menurut Iwan, aturan ini sudah diatur secara normatif, sehingga tidak ada kebingungan dalam penerapannya.

“Ini memang baru dimulai minggu ini, tapi ke depan bisa jadi alternatif pola kerja,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan menjadi bagian dari pengembangan sistem kerja yang lebih fleksibel.

Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal

Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pemerintah daerah memastikan bahwa layanan vital tetap berjalan normal. Unit-unit seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kelurahan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diwajibkan tetap beroperasi di kantor.

“Khusus pelayanan publik tetap WFO. Kalau masyarakat datang, tetap dilayani. ASN yang WFH juga wajib siap on call dan stand by,” jelas Iwan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun sistem kerja mengalami perubahan.

Selain itu, pejabat penting seperti kepala perangkat daerah, administrator, hingga camat juga diwajibkan tetap bekerja di kantor. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kelancaran operasional pemerintahan.

Baca Juga :  8 Tahanan Kabur dari Polres Bangka, Ditangkap dalam 24 Jam

Fenomena di Lapangan

Di lapangan, terdapat fenomena menarik. Beberapa pegawai memilih tetap hadir di kantor meski mendapat jadwal WFH, terutama saat pimpinan berada di tempat kerja. Iwan menyatakan bahwa hal ini kembali pada individu masing-masing.

“Kadang ada yang merasa perlu hadir saat pimpinan hadir. Itu kembali ke individu,” katanya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tetap berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Tanggapan Masyarakat

Pemerintah daerah berharap masyarakat tidak khawatir dengan kebijakan ini. Iwan kembali menenangkan masyarakat bahwa perubahan pola kerja ini tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Ini hanya perubahan pola kerja. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa,” pungkasnya.

Dengan penerapan kebijakan WFH, pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.