Batam — Integritas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Hang Nadim kini menjadi prioritas utama pemerintah. Menanggapi ancaman serius dari aktivitas tambang pasir ilegal yang mulai merambah zona sensitif penerbangan, sejumlah instansi tinggi menggelar rapat koordinasi strategis di Aula Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Jumat (17/4/2026).
Pertemuan tersebut membuahkan keputusan besar: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan KKOP Bandara Hang Nadim. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi aktual di lapangan yang menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal bukan lagi sekadar pelanggaran lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa dan aset strategis negara.
Berdasarkan tinjauan dalam rapat tersebut, aktivitas tambang pasir tanpa izin di sekitar bandara telah mengganggu stabilitas struktur tanah dan berisiko merusak perimeter keamanan bandara. Lebih jauh, debu dan perubahan bentang alam di zona KKOP dapat mengganggu pandangan serta instrumen navigasi penerbangan.
“Langkah tegas dan terintegrasi adalah harga mati. Kita tidak bisa membiarkan aset negara dan keselamatan publik dipertaruhkan oleh aktivitas ilegal yang merusak,” ungkap salah satu perwakilan dalam diskusi tersebut. Seluruh peserta rakor sepakat bahwa penanganan parsial tidak lagi efektif, sehingga diperlukan payung hukum dan kekuatan personel gabungan melalui Satgas terpadu.
Kodaeral IV mengambil peran sentral dalam upaya ini. Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla, yang diwakili oleh Asops Dankodaeral IV Kolonel Laut (P) M. Catur Soelistyono, S.H., CHRMP., menegaskan bahwa pengamanan objek vital nasional adalah bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Kehadiran TNI AL dalam sinergi ini adalah komitmen nyata untuk memastikan Kepulauan Riau, khususnya Batam sebagai gerbang internasional, tetap kondusif dan aman dari gangguan keamanan dalam bentuk apa pun,” tegas Kolonel Catur.
Selain TNI AL, kekuatan Satgas ini nantinya akan menyatukan personel dari:
-
Ditpam BP Batam (Pengamanan aset lahan)
-
Polresta Barelang (Penegakan hukum pidana)
-
Otoritas Bandara Hang Nadim (Teknis keselamatan udara)
-
Pemerintah Kota Batam (Regulasi wilayah dan lingkungan)
Satgas yang akan dibentuk ini dirancang untuk bekerja dengan mobilitas tinggi. Tidak hanya melakukan patroli rutin, Satgas akan dibekali wewenang untuk melakukan penindakan langsung di tempat (OTT) terhadap alat berat maupun oknum yang terlibat dalam tambang pasir ilegal.
Selain penindakan, Satgas juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai bahaya bermukim atau melakukan aktivitas di zona KKOP. Pengawasan terpadu ini diharapkan mampu menutup celah “main kucing-kucingan” yang selama ini dilakukan oleh para pelaku tambang ilegal.
Dengan langkah penguatan ini, Bandara Hang Nadim diharapkan dapat terus memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional yang ketat. Pengamanan yang optimal tidak hanya akan melindungi aset fisik, tetapi juga menjaga reputasi Batam sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang aman di mata dunia.
Melalui sinergi lintas instansi yang solid, pemerintah mengirimkan pesan kuat: Tidak ada ruang bagi aktivitas ilegal di kawasan strategis negara.


