Kepri Minta Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Akibat Pembatasan Anggaran
Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan usulan kepada pemerintah pusat terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dilakukan karena adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari APBD. Ketentuan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2027, yang berdampak pada keberadaan PPPK di berbagai daerah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan bahwa saat ini belanja pegawai Pemprov Kepri untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK sudah mendekati angka 40 persen dari total APBD. Ini melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh UU HKPD. Oleh karena itu, pihaknya berharap gaji PPPK dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Mulai tahun 2027, belanja pegawai harus ditekan menjadi 30 persen sesuai amanat UU HKPD,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Minggu (12/4).
Menurut Ansar, pembatasan belanja pegawai berlaku secara nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian struktur APBD 2027. Salah satu solusi yang diajukan adalah agar gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat. Hal ini dinilai bisa meringankan beban fiskal pemerintah daerah, terutama mengingat pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).
Ansar menambahkan bahwa sejumlah gubernur di Indonesia juga berencana mengusulkan hal serupa ke pusat. Namun, hal ini tetap perlu disesuaikan dengan kekuatan APBN.
“Itu masih sebatas wacana. Jika gubernur lain sepakat, tentu kita (Pemprov Kepri) ikut mengusulkan ke pusat,” ucap Ansar.
Upaya Mempertahankan PPPK di Tengah Isu PHK
Pemprov Kepri juga berupaya keras untuk tetap mempertahankan PPPK di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara nasional akibat pembatasan maupun efisiensi anggaran belanja daerah. Ansar memastikan bahwa hak-hak PPPK Pemprov Kepri telah dianggarkan dalam APBD 2026, bahkan mereka turut mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) seperti halnya PNS, meskipun secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Sampai sejauh ini, belum ada wacana pemprov merumahkan PPPK. Kita (Pemprov Kepri) yakin, pemerintah pusat pasti punya diskresi terhadap belanja pegawai di daerah,” kata Ansar.
Data Jumlah ASN di Kepri
Berdasarkan data tahun 2025, total jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kepri mencapai 10.503 orang, terdiri dari PPPK dan PNS. Dengan adanya aturan baru tersebut, pihaknya terus berupaya mencari solusi yang dapat menjaga kesejahteraan para pegawai sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemprov Kepri
Beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Kepri antara lain:
* Membuat rencana anggaran yang lebih efisien agar sesuai dengan batas maksimal 30 persen.
* Mengajukan usulan resmi kepada pemerintah pusat untuk menanggung biaya gaji PPPK.
* Memastikan bahwa hak-hak PPPK tetap terpenuhi, termasuk TPP, meskipun secara bertahap.
* Menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan para pegawai.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kepri berharap dapat menghadapi tantangan yang datang dari kebijakan baru tanpa mengorbankan kesejahteraan para pegawainya.


