Tragedi Bripda NS: Polda Kepri Pecat Tidak Hormat 4 Personel Ditsamapta!

Keterangan : Keterangan : Sidang Komisi Kode Etik Profesi empat personel Ditsamapta Polda Kepri resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. (Foto : Bidhumas Polda Kepri)

Batam — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengambil langkah tegas terhadap oknum anggotanya yang mencoreng institusi. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada Jumat (17/4/2026), empat personel Ditsamapta Polda Kepri resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sanksi berat ini merupakan buntut dari kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa rekan sejawat mereka, Bripda Natanael Simanungkalit (NS).

Dalam konferensi pers di Lobi Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, menegaskan bahwa Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin berkomitmen mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan berkeadilan.

“Atas nama keluarga besar Polda Kepulauan Riau, kami menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Bripda Natanael. Kapolda memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara tuntas, baik melalui mekanisme kode etik maupun proses pidana,” tegas Kombes Nona.

Empat personel yang kini berstatus mantan anggota Polri tersebut adalah Bripda AS, Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang kuat, Komisi KKEP menyatakan mereka terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

  • Sanksi Etika: Perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

  • Sanksi Administratif: PTDH (Pecat) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski Bripda AS menyatakan menerima putusan tersebut, tiga rekannya—Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA—menyatakan keberatan dan berencana mengajukan banding dalam waktu tiga hari ke depan.

Tak berhenti di sidang etik, proses pidana kini berjalan paralel. Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol. Ronni Bonic, mengungkapkan bahwa status keempatnya kini telah dinaikkan menjadi tersangka.

Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis guna menjamin keadilan bagi korban:

  • Pasal Primer: Pasal 466 ayat (3) KUHP (Ancaman maksimal 7 tahun penjara).

  • Pasal Subsider: Pasal 468 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP (Ancaman maksimal 10 tahun penjara).

“Hasil pengembangan penyidikan menemukan keterlibatan kolektif dalam penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Siapa pun yang terlibat akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar Kombes Ronni Bonic.

Langkah cepat Polda Kepri dalam memproses internalnya sendiri ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto, menambahkan bahwa putusan PTDH ini adalah harga mati untuk menjaga disiplin dan marwah Polri.

Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi seluruh personel bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan kekerasan di dalam institusi Bhayangkara. Polda Kepri berjanji akan terus memberikan informasi berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Baca Juga :  LPKA Batam Lestarikan Kesenian Islami melalui Pelatihan Kompang untuk Anak Binaan