Batam — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus memacu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Langkah ini diambil guna memastikan kepastian hukum terkait pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di lingkungan perumahan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (17/4/2026) siang, Pansus mengundang para pemangku kepentingan utama, yakni DPD REI Khusus Batam dan DPD Apersi Khusus Batam. Kehadiran para raksasa properti ini bertujuan untuk menyinkronkan aturan yang sedang digodok dengan realita di lapangan.
Ketua Pansus, H. Djoko Mulyono yang memimpin langsung rapat didampingi Wakil Ketua Pansus Ir. Suryanto, menegaskan bahwa pelibatan pengembang adalah harga mati. Menurutnya, regulasi yang baik adalah regulasi yang aplikatif dan tidak hanya indah di atas kertas.
“REI dan Apersi adalah pihak yang paling bersentuhan langsung dengan aturan ini. Perumahan yang mereka bangun adalah sasaran objek pengaturan. Kami butuh masukan mereka untuk memetakan kendala di lapangan, terutama soal penyediaan fasilitas umum yang sering menjadi keluhan warga,” ujar Djoko usai rapat.
Beberapa poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:
-
Standarisasi PSU: Memastikan prasarana seperti jalan, drainase, dan lampu jalan sesuai spesifikasi.
-
Proses Serah Terima: Memperjelas mekanisme penyerahan aset dari pengembang ke Pemerintah Kota Batam agar pemeliharaan fasilitas tidak terbengkalai.
-
Kendala Teknis: Mendiskusikan hambatan pengembang dalam mengalokasikan lahan untuk utilitas di tengah keterbatasan lahan di Batam.
Meski pembahasan cukup alot karena menyangkut kepentingan banyak pihak, Djoko mengaku optimis Ranperda ini akan rampung tepat waktu. Berbagai masukan dari tim hukum Pemko Batam serta asosiasi pengembang dinilai telah memperkaya substansi draf regulasi.
“Kami ingin menciptakan regulasi yang komprehensif. Hasil diskusi ini akan menjadi fondasi kuat agar di masa depan tidak ada lagi masalah sengketa lahan fasum atau prasarana yang rusak namun tidak jelas siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya,” tambahnya.
Melalui regulasi baru ini, DPRD Kota Batam berharap kualitas hunian bagi masyarakat Batam semakin meningkat, seiring dengan adanya jaminan ketersediaan prasarana dan utilitas yang layak dan terkelola dengan baik.


