Demi LKPJ, Pansus DPRD Batam Rela Lembur di Hari Libur

Keterangan : Pansus DPRD Kota Batam menggelar rapat maraton guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025. (Foto : Putra)

Batam — Semangat kerja ekstra ditunjukkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam. Meski kalender menunjukkan hari libur, para wakil rakyat ini tetap menggelar rapat maraton guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Sabtu (18/4/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, H. Ahmad Surya, didampingi Wakil Ketua Pansus, H. Djoko Mulyono, serta dihadiri jajaran anggota Pansus lainnya.

Keputusan untuk tetap bersidang di hari Sabtu bukan tanpa alasan. Ketua Pansus, Haji Ahmad Surya, menegaskan bahwa pihaknya sedang berada dalam posisi “berpacu dengan waktu”. Mengingat banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dievaluasi, jadwal padat menjadi tantangan utama.

“Kita memang agak berpacu dengan waktu mengingat jadwalnya sangat padat dan pembahasannya melibatkan seluruh OPD. Jadi, meski hari libur, kita sepakat tetap melakukan pembahasan,” ujar Ahmad Surya dengan tegas.

Dalam agenda kali ini, Pansus memanggil sejumlah instansi strategis untuk memberikan keterangan, di antaranya:

  • Camat se-Kota Batam: Guna mengevaluasi serapan anggaran dan program di tingkat kewilayahan.

  • BPKAD: Terkait pengelolaan aset dan akuntansi keuangan daerah.

  • Dinas Perikanan: Menilik capaian program pemberdayaan nelayan.

  • Dinas Koperasi dan UMKM: Meninjau efektivitas dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.

Ahmad Surya juga memberikan catatan penting bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Ia meminta kerja sama yang kooperatif dan kesiapan data yang matang. Hal ini bertujuan agar proses bedah anggaran tidak terhambat oleh masalah administratif.

“Kami berharap setiap OPD menyiapkan dokumen yang dibutuhkan saat dipanggil. Jangan sampai ada materi yang tertunda karena ketidaksiapan data,” tambahnya.

Langkah percepatan ini diambil demi memastikan pembahasan LKPJ rampung tepat waktu sesuai tenggat yang ditetapkan, sehingga evaluasi terhadap kinerja pembangunan Kota Batam sepanjang tahun 2025 dapat memberikan hasil yang objektif dan konstruktif.

Baca Juga :  Jakarta Berguru ke Batam Soal Pajak Daerah