Lagi, Polresta Barelang Ungkap Kasus PMI Ilegal

Keterangan : Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono. (Foto : Yadi/kupas7)

Batam — Komitmen Polresta Barelang dalam memberantas praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Lobby Mapolresta Barelang, Senin (20/4/2026), Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengungkap keberhasilan jajarannya menggagalkan keberangkatan puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.

Dijelaskan Anggoro, operasi ini bermula pada Kamis (16/4/2026), ketika Unit Reskrim Polsek Kawasan Keamanan Pelabuhan (KKP) melakukan pengawasan ketat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Hasilnya, sebanyak 43 calon PMI yang hendak bertolak ke Malaysia berhasil dicegah keberangkatannya karena tidak memiliki dokumen resmi.

“Dari hasil pemeriksaan di lapangan, kami menemukan adanya indikasi kuat bahwa keberangkatan mereka difasilitasi oleh pihak tertentu secara ilegal,” ujar Anggoro di hadapan awak media.

Lanjutnya, tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk memburu para pelaku di balik layar. Pada malam yang sama, tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan dua tersangka, inisial AN (51) di tangkap di kawasan Batam Center pukul 23.00 WIB, yang berperan menjemput korban dan mengurus tiket ferry.

“Sedangkan tersangka NR (46), ditangkap di kawasan Tembesi pukul 23.30 WIB. Selain memfasilitasi perjalanan, NR diduga menggunakan jasa calo untuk pengurusan paspor dengan biaya Rp2.700.000 dan meraup keuntungan pribadi sebesar Rp1.000.000 per orang,” tambah Anggoro.

Para korban, di antaranya MJ (48), EB (21), dan JP (19), tergiur bekerja di Malaysia setelah mendapatkan informasi dari kerabat. Tersangka kemudian menawarkan “paket lengkap” mulai dari penjemputan, pengantaran ke pelabuhan, hingga pengurusan dokumen melalui jalur tidak resmi tanpa memenuhi persyaratan perlindungan PMI yang berlaku.

“Kita juga mengamankan tiga buah paspor, tiga tiket boarding pass tujuan Malaysia, uang tunai sebesar Rp. 4.050.000 dan dua unit hanphone milik tersangka,” katanya.

Baca Juga :  Gerak Cepat Berantas Kriminalitas, Kapolresta Barelang Ajak Warga Ambil Motor Hilang Tanpa Dipungut Biaya

Atas tindakan tersebut, para tersangka kini terancam hukuman berat. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,” tegas Anggoro.

Data kepolisian menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sejak Januari hingga April 2026, Polsek KKP Batam telah berhasil menyelamatkan 155 PMI non-prosedural. Lonjakan signifikan tercatat terjadi dalam kurun waktu singkat antara 16 hingga 19 April 2026.

Anggoro mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.

“Jangan mudah tergiur tawaran kerja luar negeri lewat jalur instan. Pastikan dokumen legal demi keamanan dan keselamatan Anda,” pungkas Anggoro.