Longsor di Pacitan, Warga Diminta Pindah Tanpa Lahan, DPRD Jatim Usulkan Relokasi Permanen

Lainnya

Penanganan Bencana Longsor di Pacitan Masih Berjalan Secara Reaktif

Kabupaten Pacitan kembali menjadi perhatian setelah bencana longsor menimpa beberapa rumah warga. Dari 5 rumah yang terkena dampak, 3 di antaranya rusak total dan memaksa penghuninya untuk mengungsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana masih berjalan secara reaktif, tanpa solusi jangka panjang yang efektif.

Warga Terjebak Tanpa Solusi Relokasi

Masalah utama yang dihadapi warga adalah tidak adanya lahan yang siap untuk relokasi. Hal ini membuat kebijakan pindah dari lokasi rawan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, biaya pembangunan kembali rumah juga menjadi hambatan besar bagi masyarakat.

Contohnya adalah keluarga Dito yang tinggal di Dusun Tempel. Rumah mereka retak dan tertimbun longsoran, sehingga harus pindah ke bagian depan rumah yang dianggap lebih aman. Sementara itu, keluarga Bibit telah menunggu bantuan selama dua tahun, meski sudah beberapa kali disurvey. Akhirnya, mereka membangun rumah sederhana sendiri karena tidak ada bantuan yang diterima.

Di Dusun Katosan RT 1 RW 13, kondisi lebih parah lagi. Rumah Mbah Jeprik separuh runtuh karena letaknya tepat di bawah tebing curam. Longsoran batu dan bambu membenamkan bagian rumah tersebut. Meskipun pemerintah desa menyarankan relokasi, keluarga tersebut kesulitan dalam hal biaya pembangunan ulang.

Persoalan Kompleks di Lokasi Rawan

Masalah yang muncul tidak hanya terbatas pada biaya dan lahan. Akses ke korban longsor di Desa Sempu masih terputus hingga Minggu siang. Pemerintah kabupaten belum dapat masuk ke wilayah tersebut. Alat berat baru tiba untuk membuka jalur. Sementara itu, di Desa Penggung, sebuah rumah tertimpa batu besar yang membutuhkan alat berat jenis breaker, yang tidak tersedia di lokasi dan harus didatangkan dari luar daerah.

Baca Juga :  Perkuat Posisi Indonesia di Kancah Global, Telkom Melalui Telin Gelar BATIC 2026 di Bali: Satukan Ekosistem Digital Asia Pasifik

Pemkab mendatangkan peralatan berat, namun tidak menyediakan truck dum untuk mengangkut material longsor. Pemdes yang fiskalnya sudah cukup berat tahun ini, terpaksa mengambil alih pembiayaan truck dump. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penanganan bencana masih belum optimal.

Usulan Solusi dari DPRD Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, mengusulkan model relokasi berbasis klaster di lahan aman. Model ini mencakup penyediaan lahan, pembangunan hunian sederhana, serta infrastruktur dasar dalam satu kawasan terpadu. Pendekatan serupa telah diterapkan di lereng Merapi di Sleman pascaerupsi, dengan pendekatan hunian tetap berbasis komunitas.

Selain itu, dia mendorong pemanfaatan skema konsolidasi lahan desa (land pooling) untuk mengatasi keterbatasan lahan warga. Tanah kas desa atau aset pemerintah dapat diintegrasikan sebagai lokasi relokasi, sehingga warga tidak terbebani mencari lahan sendiri.

Keterbatasan Fiskal Daerah

Diana menyoroti keterbatasan fiskal daerah dalam merespons bencana. Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Pacitan dinilai tidak cukup untuk menangani banyaknya kejadian. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengetatan fiskal dan berkurangnya ruang transfer pusat ke daerah, yang membuat kapasitas respons pemerintah kabupaten semakin terbatas.

Dia menekankan perlunya pembagian peran yang lebih tegas antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kabupaten bertugas pada penanganan awal dan pendataan, sementara provinsi masuk untuk dukungan alat berat, bantuan keuangan, hingga intervensi teknis untuk relokasi permanen.

Jika provinsi tidak mampu, mesti dibuat rasionalisasi agar program bisa diusulkan ke pemerintah pusat. Diana menegaskan bahwa jika tidak ada perubahan pendekatan, siklus longsor, rusak, dibersihkan, lalu menunggu longsor berikutnya akan terus berulang.