Magelang — Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, resmi menuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Pelatihan eksklusif yang berlangsung sejak 15 hingga 19 April 2026 ini dilaksanakan di kawah candradimuka para perwira, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh sekitar 500 pimpinan DPRD tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota dari seluruh penjuru Indonesia. Puncaknya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung untuk menutup kegiatan tersebut pada akhir pekan lalu.
Selama lima hari, Muhammad Kamaluddin bersama ratusan pimpinan legislatif lainnya menjalani rutinitas retret yang ketat. Menurutnya, pengalaman ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan momentum penguatan karakter pimpinan daerah.
“Selain meningkatkan kedisiplinan, kegiatan ini memperkuat wawasan kebangsaan kami. Isu-isu strategis nasional yang dibahas menjadi masukan krusial bagi kami dalam merumuskan kebijakan di daerah,” ujar Kamaluddin.
Salah satu poin utama yang ditekankan dalam kursus ini adalah penyelarasan visi daerah dengan program pusat. Kamaluddin menggarisbawahi pentingnya arahan Presiden Prabowo terkait implementasi Asta Cita.
-
Visi Nasional: Penekanan pada langkah strategis mewujudkan Indonesia Emas 2045.
-
Geopolitik Global: Memahami posisi Indonesia di tengah dinamika dunia yang kian kompleks.
-
Implementasi Lokal: Transformasi materi pelatihan menjadi kebijakan strategis yang relevan untuk masyarakat Batam.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden atas pengarahannya. Banyak hal strategis yang dibahas untuk kepentingan nasional. Isu global pun menjadi perhatian serius, dan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kami di DPRD Batam ke depan,” tambahnya.
Keikutsertaan Kamaluddin dalam kursus Lemhannas ini diharapkan membawa dampak positif bagi ritme kerja legislatif di Batam. Dengan wawasan baru mengenai ketahanan nasional dan manajemen krisis, DPRD Kota Batam diproyeksikan akan lebih responsif terhadap tantangan global yang berdampak pada ekonomi dan sosial di daerah perbatasan.


