Batam — Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Riau kembali menunjukkan taringnya dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Sebuah upaya penyelundupan besar-besaran hasil hutan berupa 12.000 batang kayu teki atau bakau berhasil digagalkan di perairan Pulau Panjang, Kota Batam.
Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, dalam konferensi pers pada Kamis (23/4/2026), mengungkapkan bahwa penindakan ini merupakan komitmen tegas Polri dalam memberantas eksploitasi lingkungan ilegal.
Dijelaskan Nona, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Tim patroli Ditpolairud mencurigai aktivitas satu unit kapal KLM. Citra Samudra 9 berkapasitas GT 99. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ribuan batang kayu bakau yang siap diberangkatkan menuju Singapura.
“Kapal tersebut mengangkut ribuan batang kayu jenis tanaman dilindungi tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),” jelas Nona.
Lanjut kata Nona, berdasarkan hasil interogasi terhadap nakhoda berinisial LE dan enam orang ABK, terungkap fakta mengejutkan mengenai jaringan di balik penyelundupan ini:
-
Asal Kayu: Belasan ribu batang kayu tersebut diambil dari Pulau Jaloh, Kelurahan Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.
-
Pemodal: Aktivitas ilegal ini diduga kuat didanai oleh seorang warga negara Singapura berinisial M.
-
Aliran Dana: Pemodal menyewa kapal melalui perantara di Batam, sementara aliran dana pembelian kayu diatur melalui orang kepercayaan yang berada di Batam.
-
Peran Nakhoda: Nakhoda berperan langsung mengatur pengumpulan kayu di lapangan hingga teknis keberangkatan menuju negara tetangga.
Saat ini, KLM. Citra Samudra 9 beserta 12.000 batang kayu bakau telah disita dan diamankan di Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya:
-
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Pasal 88 jo. Pasal 16, serta Pasal 83 jo. Pasal 12).
-
Pasal 20 huruf c KUHP terkait keterlibatan pihak-pihak dalam tindak pidana.
Ia menegaskan bahwa hutan mangrove adalah benteng ekosistem yang harus dijaga dari tangan-tangan serakah demi keuntungan pribadi maupun korporasi internasional.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif. Jika menemukan potensi gangguan kamtibmas atau aktivitas mencurigakan, segera hubungi Call Center 110 atau melalui aplikasi Polri Super Apps,” tutup Nona.


