Sinergi Pemko Batam Rapikan Data Warga

Keterangan : Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam. (Foto : Humas Diskominfo Batam)

Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah melakukan langkah besar dalam membenahi fondasi pembangunan daerah. Validitas data kependudukan kini menjadi prioritas utama guna memastikan pelayanan publik, sektor pendidikan, hingga strategi ketenagakerjaan berjalan lebih terarah dan akurat.

Dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan yang digelar di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan navigasi utama kebijakan pemerintah.

“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Kita perlu melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” tegas Li Claudia.

Meskipun data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 mencatat jumlah penduduk Batam mencapai 1.394.459 jiwa, Pemko Batam mengakui masih adanya celah ketidaksesuaian. Beberapa kendala yang ditemukan di tingkat RT/RW antara lain:

  • Penduduk yang pindah domisili namun belum memperbarui identitas.

  • Laporan kematian yang belum terdata secara real-time.

  • Mobilitas penduduk antarwilayah yang sangat tinggi namun belum tercatat optimal.Salah satu poin krusial yang dibahas adalah komposisi tenaga kerja di Batam yang sangat dinamis. Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan sebuah realitas menarik mengenai sebaran pekerja di kota industri ini:

Kategori Tenaga Kerja Jumlah Jiwa
Tenaga Kerja Ber-KTP Luar Batam 199.473
Tenaga Kerja Ber-KTP Batam 177.830

Li Claudia menekankan bahwa data ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar kerja. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merancang program peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja lokal sekaligus memastikan kebutuhan industri tetap terpenuhi.

Tak hanya soal kerja, sinkronisasi ini berdampak langsung pada sektor pendidikan. Pemko Batam ingin memastikan pembangunan fasilitas sekolah dan ruang kelas baru selaras dengan data kelahiran dan pertumbuhan penduduk.

“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambah Wawako.

Sebagai langkah konkret, Pemko Batam akan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah agar anggaran yang dikucurkan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang akan diperketat guna memetakan arus mobilitas penduduk secara terukur.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ketenagakerjaan dan memastikan setiap kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Batam.

Baca Juga :  Pemko Batam Prioritaskan Aspirasi Warga Kabil