Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam selangkah lagi akan meresmikan payung hukum bagi pelestarian budaya Melayu. Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Adat Melayu (Ranperda LAM) resmi menggelar rapat finalisasi bersama Tim Pemerintah Kota Batam di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam, Kamis (23/4/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Yunus dan dihadiri oleh sejumlah anggota pansus. Kehadiran tokoh kunci seperti Ketua LAM Kota Batam, Datuk Wira Setia Utama Raja H. Muhammad Amin, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, menegaskan pentingnya regulasi ini bagi eksistensi adat istiadat di “Tanah Bunda Tanah Melayu”.
Puncak dari pertemuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara finalisasi pembahasan Ranperda LAM Kota Batam. Momen ini menjadi bukti sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan pemangku adat dalam menyusun aturan yang komprehensif.
Muhammad Yunus menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembahasan di tingkat pansus yang berjalan dengan lancar.
“Alhamdulillah, di tingkat pansus kita sudah menyelesaikan pembahasan pada hari ini. Kita akan segera koordinasi sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, terutama menyampaikan hasilnya dalam rapat paripurna,” ujar Yunus.
Yunus menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh prosedur lanjutan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku. Harapannya, draf yang telah difinalisasi ini dapat segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera kita laporkan kepada pimpinan untuk disampaikan dalam rapat paripurna guna disahkan menjadi Perda,” tambahnya.
Hadirnya Perda LAM ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga menjadi fondasi kokoh dalam menjaga marwah adat Melayu di tengah pesatnya pembangunan dan modernisasi Kota Batam.


