Batam — Drama hukum antara konsumen dan pengembang properti di Batam akhirnya menemukan titik terang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam dalam putusannya tertanggal 29 April 2026, resmi menyatakan bahwa gugatan perdata Nomor 381/Pdt.G/2025/PN.BTM yang dilayangkan oleh Oktavianus Tjoea dan Yenyen terhadap PT Puri Triniti Batam (PTB) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri properti di Batam, sekaligus menjadi bukti bantahan telak atas tudingan wanprestasi yang sebelumnya sempat mencuat ke publik.
Kuasa hukum PT PTB, Hendy Amerta, SH dari kantor Hukum Hendie Devitra & Rekan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik putusan ini.
Ia menyoroti betapa irrasionalnya tuntutan ganti rugi sebesar Rp 7 miliar yang dilayangkan penggugat.
“Faktanya, tuntutan tersebut sangat jauh dari kenyataan. Penggugat hanya membayar DP yang nilainya jauh di bawah tuntutan, sementara sisa pembayaran 80% berasal dari skema KPR di Bank UOB. Menuntut ganti rugi Rp 7 miliar atas modal yang tidak sepenuhnya dari kantong pribadi adalah klaim yang tidak berdasar,” tegas Hendy.
Lebih jauh, pemeriksaan lapangan (descente) oleh majelis hakim membuktikan bahwa unit properti di kawasan Pasir Putih, Bengkong, tersebut telah rampung 100 persen. Hal ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa pengembang tidak memiliki itikad baik atau tidak menyelesaikan pembangunan.
Kini, PT PTB telah mengundang pihak penggugat untuk melakukan serah terima unit pada 6 Mei 2026, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap konsumen.


