Tegaskan Kedaulatan, Imigrasi Batam Deportasi 24 WNA Tiongkok Hasil Operasi Wira Waspada

Keterangan : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian. Sebanyak 24 Warga Negara (WN) Tiongkok resmi dideportasi dari wilayah Indonesia. (Foto : Humas Imigrasi Batam)

Batam — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian. Sebanyak 24 Warga Negara (WN) Tiongkok resmi dideportasi dari wilayah Indonesia pada tanggal 1 dan 2 Mei 2026.

Tindakan administratif keimigrasian ini dilakukan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Hang Nadim, Batam. Pemulangan paksa ini merupakan langkah konkret atas temuan pelanggaran yang dilakukan oleh para WNA tersebut.

Pendeportasian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan keimigrasian bertajuk “Operasi Wira Waspada” yang digelar sepanjang April 2026. Dalam operasi tersebut, tim pengawasan Imigrasi Batam menyisir kawasan apartemen Opus Bay, Marina City, dan mendapati adanya dugaan pelanggaran ketentuan keimigrasian yang dilakukan oleh para WNA tersebut.

Setelah melalui proses pemeriksaan mendalam dan terbukti melanggar aturan, pihak Imigrasi segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dideportasi, ke-24 WNA asal Tiongkok tersebut juga dijatuhi sanksi berupa penangkalan, yang berarti mereka dilarang kembali masuk ke wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap kedaulatan serta ketertiban hukum di bidang keimigrasian.

“Imigrasi Batam akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, khususnya di kawasan strategis seperti kawasan industri dan hunian yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas tenaga kerja asing. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam upaya menciptakan ekosistem pengawasan yang efektif dan komprehensif, Imigrasi Batam mengajak seluruh elemen masyarakat serta pengelola kawasan untuk berkolaborasi. Pihak Imigrasi menekankan bahwa peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran adalah kunci utama.

“Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal,” tambahnya.

Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi yang menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan serta sinergi dalam penegakan hukum di lapangan. Melalui tindakan ini, diharapkan kepatuhan orang asing terhadap peraturan keimigrasian di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Batam, dapat meningkat secara signifikan.

Baca Juga :  Personil Polda Kepri Mendapatakan Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi