Pansus DPRD Batam Rampungkan Pembahasan Perda Lembaga Adat Melayu

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi krusial bersama Tim Pemerintah Kota Batam di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam. (Foto : Putra.kupas7)

Batam — Masa depan pelestarian adat istiadat Melayu di Kota Batam menemui titik terang. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi krusial bersama Tim Pemerintah Kota Batam di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam, Kamis (7/5/2026).

Rapat ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Batam. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Yunus, pertemuan ini fokus membahas tindak lanjut hasil fasilitasi dari Gubernur Kepulauan Riau.

Sebagaimana diketahui, pengesahan payung hukum bagi LAM ini sempat mengalami penundaan pada akhir bulan lalu. Hal tersebut dikarenakan proses sinkronisasi dan fasilitasi bersama Pemerintah Provinsi Kepri yang belum rampung sepenuhnya.

Kini, setelah mendapatkan lampu hijau dan masukan dari tingkat provinsi, Pansus bergerak cepat untuk memastikan draf aturan tersebut selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat adat di Batam.

“Rapat hari ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menyempurnakan poin-poin dalam Ranperda setelah adanya fasilitasi dari Gubernur. Kita ingin aturan ini benar-benar kuat secara hukum dan efektif saat diimplementasikan,” ujar Muhammad Yunus di sela-sela rapat.

Pasca koordinasi ini, nasib Ranperda LAM akan ditentukan di podium tertinggi legislatif. Muhammad Yunus menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan akhir untuk segera diajukan dalam rapat paripurna.

Poin-poin Penting Tahapan Selanjutnya:

  • Penyusunan Laporan Akhir: Pansus akan merangkum seluruh hasil pembahasan dan fasilitasi provinsi.

  • Persetujuan Paripurna: Meminta mandat resmi dari seluruh fraksi di DPRD Kota Batam.

  • Pengesahan: Menjadikan Ranperda sebagai Perda resmi yang akan memayungi aktivitas dan pelestarian budaya Melayu di Batam.

“Nantinya Pansus akan menyampaikan laporan dan meminta persetujuan paripurna untuk Ranperda ini,” pungkas Yunus singkat namun optimis.

Dengan rampungnya tahap koordinasi ini, masyarakat Batam kini menanti lahirnya Perda LAM sebagai instrumen untuk menjaga muruah dan eksistensi budaya Melayu di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam.

Baca Juga :  RPJMD 2025-2026, Amsakar Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD