Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengambil langkah tegas untuk menutup ruang bagi praktik lancung dalam proyek pemerintah. Melalui sistem e-purchasing, Pemko Batam berkomitmen menciptakan ekosistem pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan jauh dari bayang-bayang korupsi.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat membuka kegiatan sosialisasi antisipasi korupsi di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026).
Sebagai bentuk keseriusan, Pemko Batam resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan tindak lanjut konkret dari hasil rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat benteng pencegahan korupsi kita. Caranya dengan meningkatkan transparansi dan memastikan sistem e-purchasing digunakan secara optimal, bukan sekadar pelengkap administrasi,” ujar Firmansyah.
Dalam arahannya, Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk waspada terhadap berbagai modus penyimpangan yang kerap menghantui proses pengadaan. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:
-
Pengondisian penyedia barang/jasa tertentu.
-
Mark-up harga yang merugikan keuangan daerah.
-
Penggunaan penyedia yang sama secara berulang tanpa dasar yang jelas.
-
Proses yang tidak kompetitif atau sekadar formalitas.
Ia menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah satu kesatuan utuh, mulai dari identifikasi kebutuhan yang jujur hingga serah terima hasil pekerjaan yang berkualitas.
Menariknya, Firmansyah menegaskan bahwa pucuk pimpinan Batam memberikan kebebasan penuh pada sistem. Ia menjamin bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tidak pernah melakukan intervensi dalam penetapan pemenang pengadaan.
“Seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku. Kami ingin penguatan peran OPD, PPK, pokja, hingga pejabat pengadaan benar-benar berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Guna memastikan transparansi, Sekda memberikan instruksi khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
-
Mini Kompetisi: Mengedepankan persaingan sehat antar penyedia.
-
Negosiasi Akuntabel: Setiap tawar-menawar harga harus disertai dokumen pendukung yang sah.
-
Hindari Monopoli: Berhenti menggunakan penyedia yang itu-itu saja jika tidak sesuai dengan ketentuan kompetisi.
“Laksanakan seluruh proses sesuai aturan. Kita ingin pengadaan di Batam menjadi contoh yang berintegritas, akuntabel, dan kompetitif,” tutupnya.


