News  

Kementerian PKP Rancang Aturan KPR Masa 40 Tahun

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan rencana perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal angsuran bulanan.

“Presiden telah memerintahkan untuk mengubah tenor KPR dari 30 tahun menjadi 40 tahun, dan kita akan melaksanakannya serta menyesuaikan regulasinya,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat berada di Bandarlampung, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi beban angsuran yang lebih ringan.

“Tentu ini bisa meringankan angsurannya. Misalnya, untuk rumah subsidi tapak, jika tenor 10 tahun angsurannya sekitar Rp1,7 juta, 15 tahun sekitar Rp1,4 juta, 20 tahun sekitar Rp1,1 juta, dan jika diperpanjang menjadi 40 tahun, angsurannya bisa turun menjadi sekitar Rp800-900 ribu,” tambahnya.

Beberapa isu terkait dengan KPR juga sempat muncul, seperti janji Prabowo mengenai bunga kredit rakyat yang hanya 5% hingga tenor KPR mencapai 40 tahun. Selain itu, Bos BTN (BBTN) juga mengungkapkan rencana untuk meningkatkan pertumbuhan KPR sebesar 10% serta membangun 240 ribu unit rumah.

BTN (BBTN) dan BSN mendominasi pangsa pasar KPR subsidi, mencapai 72%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan perumahan yang terjangkau.

Menurut Menteri Maruarar Sirait, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan regulasi yang sesuai dengan rencana perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun.

“Regulasi segera disiapkan, kita membuat formula yang tepat untuk KPR 40 tahun. Dan perlu adanya komunikasi dengan pengembang, konsumen, serta perbankan. Semua ekosistem ini harus berkoordinasi agar aturan bisa berjalan efektif,” tambahnya.

Baca Juga :  Indonesia Tantang Puncak Klasemen Medali SEA Games 2025

Selain itu, ia menekankan bahwa perpanjangan tenor KPR tidak hanya bermanfaat bagi angsuran, tetapi juga dapat memperluas pasar properti.

“Ini adalah bentuk dukungan pemerintah kepada rakyatnya,” ujarnya.

Perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun tentu membawa berbagai tantangan, termasuk risiko kredit macet dan ketidakseimbangan antara biaya pembangunan rumah dengan angsuran yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, ini juga membuka peluang baru bagi industri properti dan perbankan untuk menawarkan solusi yang lebih fleksibel.

  • Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan tidak hanya menawarkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan.
  • Pengembang dan perbankan perlu berkolaborasi untuk menyiapkan skema kredit yang realistis dan layak.
  • Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai manfaat dan risiko dari perpanjangan tenor KPR.

Dengan adanya perpanjangan tenor KPR, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan.

  • Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperluas program subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih juga sangat penting agar pengembangan perumahan dapat berjalan optimal.
  • Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (***)