News  

Di Depan Investor Asing, Purbaya Janjikan Bersihkan Hambatan Bisnis RI

Keterangan : Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto : Istimewah)

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan kepada para investor asing bahwa pemerintah siap mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam investasi dan bisnis di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan menarik bagi pelaku pasar.

Dalam acara International Seminar on Debottlenecking Channel, yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta Pusat pada Selasa (12/5/2026), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan segera merespons setiap kendala yang dihadapi investor di lapangan. Ia menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut akan diselesaikan dengan cepat, bahkan bisa dalam satu sidang atau lebih, tetapi pasti akan terselesaikan.

“Jika Anda menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis di negara kami, mohon sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin,” ujarnya.

Purbaya menekankan pentingnya iklim investasi yang lebih baik agar sektor swasta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, ia mengajak seluruh investor dari berbagai negara untuk percaya diri menanamkan modal di Indonesia, sebuah negara yang memiliki potensi besar dan prospek menjanjikan.

Menurut data yang disampaikan oleh Purbaya, kontribusi belanja pemerintah melalui APBN hanya sekitar 10% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, 90% lainnya berasal dari sektor swasta. Oleh karena itu, partisipasi dunia usaha menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.

Tanpa partisipasi aktif dari sektor swasta, pertumbuhan ekonomi di atas 6% akan sangat sulit dicapai. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim usaha melalui kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi dalam penegakan aturan.

Namun, Purbaya juga mengakui bahwa implementasi kebijakan di lapangan masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan guna menjaga kepercayaan investor.

Baca Juga :  Menteri Rini: PANRB Kuatkan Ekosistem Birokrasi Kolaboratif

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah membentuk kanal debottlenecking, yaitu saluran penyelesaian hambatan investasi. Pendekatan ini dipilih agar pemerintah dapat langsung menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi pelaku usaha.

“Jika saya mulai dari memperbaiki regulasi di atas kertas, saya mungkin justru melewatkan kondisi nyata yang dihadapi sektor swasta. Jadi saya mendengarkan dulu masalah mereka, lalu kami selesaikan,” ujarnya.

Pembentukan satuan tugas debottlenecking didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tulia, sementara Purbaya menjadi salah satu wakil ketuanya.

Setiap pekan, satgas ini menggelar sidang untuk membahas laporan hambatan investasi dan bisnis yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dalam setiap minggu, pemerintah mampu menyelesaikan satu hingga empat kasus.

Hingga saat ini, terdapat 142 pengaduan yang masuk. Sebanyak 83 kasus telah dibahas secara terbuka dan transparan, sedangkan 45 kasus berhasil diselesaikan.

Proses pembahasan yang disiarkan secara terbuka juga meningkatkan transparansi dan memastikan seluruh pihak menjalankan keputusan yang telah ditetapkan.

Purbaya optimistis bahwa langkah-langkah ini akan memperbaiki iklim usaha Indonesia secara signifikan dalam satu tahun ke depan. (***)