Ombudsman Kepri Sidak Kecamatan Sekupang: Soroti Ruang Tunggu Sempit hingga Larang Terbitkan ‘Surat Ghaib’

Keterangan : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan inspeksi mendadak sekaligus pemantauan langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sekupang dan sejumlah kelurahan di wilayah tersebut. (Foto : Yadi/kupas7)

Batam — Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan inspeksi mendadak sekaligus pemantauan langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sekupang dan sejumlah kelurahan di wilayah tersebut pada Kamis (7/5/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang nyaman, tertib, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, menyoroti kondisi ruang tunggu pelayanan yang dinilai sudah tidak ideal. Luas area yang terbatas dan cenderung sempit dianggap dapat mengurangi kenyamanan warga yang sedang mengurus administrasi.

“Kami mendorong adanya penataan ulang atau perluasan area. Masyarakat yang datang harus merasa dimanusiakan dengan fasilitas yang layak,” ujar Lagat.

Selain kenyamanan fisik, Ombudsman memberikan empat catatan krusial untuk segera dibenahi:

  1. Petugas Pengarah: Penempatan petugas di pintu masuk/keluar untuk mengatur arus warga.

  2. Sistem Antrean: Mekanisme antrean harus dikelola secara sistematis oleh kantor, bukan diatur mandiri oleh masyarakat.

  3. Pintu Pelayanan: Mengganti model pintu engsel dengan sistem yang lebih modern dan aman.

  4. Pembaruan SOP: Papan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan struktur organisasi wajib diperbarui sesuai aturan terbaru agar warga tidak bingung.

Dalam diskusi bersama jajaran kecamatan dan kelurahan, Ombudsman Kepri memberikan atensi khusus pada risiko hukum yang menghantui para pejabat kewilayahan. Lagat menegaskan agar aparat tidak sembarangan menandatangani dokumen yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

Salah satu yang disorot adalah permintaan “Surat Keterangan Ghaib” untuk keperluan perceraian atau dokumen tanpa identitas instansi resmi.

“Pihak kecamatan maupun kelurahan dilarang keras menerbitkan surat di luar kewenangannya, seperti Surat Keterangan Beda Nama (Sukeb). Jika ada beda data di sertifikat tanah, arahkan warga ke Disdukcapil. Jangan ambil risiko hukum,” tegas Lagat.

Sebagai solusi modern untuk verifikasi ahli waris atau saksi yang berada di luar daerah, Ombudsman menyarankan penggunaan teknologi:

  • Klarifikasi Digital: Menggunakan platform seperti Zoom Meeting untuk verifikasi jarak jauh.

  • Bukti Otentik: Proses pertemuan daring wajib direkam sebagai dokumen pendukung jika terjadi sengketa hukum di masa depan.

Menjelang implementasi penuh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Ombudsman memastikan proses verifikasi bantuan sosial dilakukan secara objektif dan transparan setiap bulannya. Hal ini penting agar bantuan tepat sasaran dan meminimalisir kecemburuan sosial.

Terkait isu krusial di Sekupang seperti krisis air bersih di Perumahan Taman Sari Hijau dan masalah tumpukan sampah, Ombudsman memberikan apresiasi atas langkah cepat pihak Kecamatan. Sinergi dengan SPAM melalui pengiriman tangki air serta koordinasi intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dianggap sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan warga.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin Ombudsman Kepri untuk memastikan pelayanan publik di tingkat akar rumput berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Baca Juga :  Lantamal IV Gelar Doa bersama Sambut HUT POMAL ke-79