Batam — Penegakan hukum di Kota Batam kembali menunjukkan sisi humanisnya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam memutuskan untuk menghentikan penuntutan terhadap Jonathan Richard Ndraha, tersangka perkara dugaan persetubuhan anak, melalui mekanisme penghentian penuntutan demi kepentingan umum.
Keputusan ini menjadi sorotan karena diambil setelah melalui pertimbangan matang yang mengedepankan masa depan para pihak. Diketahui, Jonathan dan korban telah melangsungkan pernikahan secara sah dan mencapai kesepakatan damai yang tulus di antara keluarga.
Dalam ekspose yang dilakukan bersama jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) pada Selasa (12/5/2026), Kejari Batam menegaskan bahwa hukum tidak hanya soal menghukum, tetapi juga soal memulihkan.
“Antara tersangka dan anak korban diketahui telah melangsungkan pernikahan secara sah serta telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak,” ungkap keterangan resmi Kejari Batam.
Kepala Kejari Batam, I Wayan Wiradarma, melalui jajarannya menyampaikan bahwa pendekatan ini adalah upaya menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Selain kasus tersebut, Rumah Restorative Justice di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam juga menjadi saksi bisu kembalinya keharmonisan dalam tiga perkara lainnya:
-
Sisi Kemanusiaan dalam Kasus Pencurian: Sabirin Bin Darul Kateni, seorang tulang punggung keluarga, mendapatkan pengampunan dari korbannya. Rasa iba dan kerelaan korban menjadi kunci Sabirin kembali ke pelukan keluarganya.
-
Kesepakatan Tanpa Syarat: Roland Pangihutan Maha alias Baba, tersangka kasus penggelapan, dibebaskan dari tuntutan setelah korban sepakat berdamai tanpa syarat apa pun, mengingat rekam jejak Baba yang bersih dari tindak pidana sebelumnya.
-
Jalur Damai di Penadahan: Nur Maini juga mendapatkan kesempatan kedua setelah proses perdamaian yang diinisiasi sejak tahap penyidikan akhirnya disetujui oleh jaksa fasilitator.
Kasi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, menegaskan bahwa proses ini tidak dilakukan secara instan. Setiap berkas diteliti secara mendalam untuk memastikan syarat-syarat formil dan materiil terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
“Prosesnya melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, hingga penyidik. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan penegakan hukum yang profesional namun tetap memiliki hati,” ujar Priandi.
Langkah Kejari Batam ini kembali memperkuat posisi Restorative Justice sebagai instrumen hukum yang mampu menjawab kegelisahan masyarakat, di mana keadilan tidak lagi selalu identik dengan dinginnya jeruji besi, melainkan hangatnya perdamaian. (***)


