Pemko Batam Tegaskan Tak Pernah Beri Izin Berjualan di ROW Jalan, Pastikan Penertiban Sesuai Prosedur

Keterangan : Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan. (Foto : HUMAS DISKOMINFO BATAM)

Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa pihaknya memberikan izin atau restu terkait aktivitas berjualan di ruang milik jalan (ROW) di Jalan Brigjen Katamso, tepatnya di akses keluar masuk PT Sigma Aurora Property, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, meluruskan informasi keliru yang beredar di masyarakat tersebut.

“Pemerintah Kota Batam tidak pernah menyampaikan kepada siapa pun bahwa aktivitas berjualan di ROW jalan diperbolehkan. Informasi tersebut keliru dan perlu kami luruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat,” ujar Rudi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Menanggapi anggapan bahwa langkah penertiban dilakukan secara mendadak, Rudi menegaskan bahwa Pemko Batam telah menempuh seluruh tahapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia memaparkan bahwa Satpol PP Kota Batam telah melayangkan rangkaian surat peringatan kepada pemilik bangunan di ROW 30 Jalan Brigjen Katamso tersebut jauh sebelum tindakan pembongkaran dilakukan:

  • Surat Peringatan I: Nomor B/560/300.1/SATPOL PP/IX/2025 (12 September 2025).

  • Surat Peringatan II: Nomor B/580/300.1/SATPOL PP/IX/2025 (19 September 2025).

  • Surat Peringatan III: Nomor B/597/300.1/SATPOL PP/IX/2025 (23 September 2025).

  • Surat Pemberitahuan Pembongkaran: Nomor B/640/300.1/SATPOL PP/X/2025 (6 Oktober 2025).

“Artinya, pemerintah telah menjalankan seluruh prosedur secara bertahap, mulai dari SP I, SP II, SP III hingga surat pembongkaran. Jadi, tidak benar jika disebut tindakan dilakukan tanpa pemberitahuan atau tanpa proses,” tegas Rudi.

Lebih lanjut, Rudi menyampaikan bahwa Pemko Batam senantiasa menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan bahwa setiap bentuk penyampaian pendapat maupun aspirasi harus dilakukan dengan tetap mengedepankan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pihaknya berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Batam.

“Setiap aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kami berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat secara tertib dan tetap menghormati aturan demi menjaga ketertiban serta kepentingan bersama,” tutup Rudi.

Baca Juga :  Amsakar Lantik Pejabat Baru, Disdukcapil Wajib Layanan ke Kecamatan