Jejak Kerusakan di Balik Jembatan I Barelang: Menggugat Praktik Reklamasi dan Ancaman Krisis Air di Batam

Keterangan : Penampakan luasan aktivitas reklamasi PT Kerabat Budi Mulia yang diduga ilegal di kawasan Jembatan Tengku Fisabilillah yang terhubung dengan DAM Tembesi. (Foto : Aditya/Ist)

Batam — Pembangunan pesisir dan pengelolaan daerah tangkapan air (DTA) di Batam kini berada di titik nadir. Akar Bumi Indonesia (ABI) secara resmi membuka tabir dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Kerabat Budi Mulia (KBM), sebuah korporasi yang kini tengah disorot karena aktivitasnya yang dinilai merusak dua ekosistem krusial sekaligus: pesisir Jembatan I Barelang dan area tangkapan air DAM Tembesi.

Temuan ABI bermula dari laporan warga pada akhir April 2026. Laporan tersebut menyebut adanya aktivitas penimbunan yang tidak lazim di area seluas 7 hektare milik PT KBM. Saat tim advokasi ABI melakukan investigasi lapangan, mereka mendapati sebuah proyek reklamasi yang berjalan dengan “telanjang”—tanpa sheet pile (turap), tanpa barrier sedimentasi, dan tanpa sistem pengendalian limpasan material.

Hendrik Hermawan, pendiri ABI, menjelaskan bahwa lokasi proyek berada di area dengan arus laut yang sangat kuat. Tanpa infrastruktur pelindung, material timbunan dipastikan akan tergerus dan menyebar ke perairan luas.

“Ini bukan sekadar penimbunan lahan. Ini adalah tindakan ceroboh yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Sedimentasi akan mematikan biota laut dan secara perlahan mencekik ekosistem pesisir yang menjadi tumpuan hidup nelayan kita,” jelas Hendrik.

Hal yang paling mengejutkan dari temuan ABI adalah asal-muasal material yang digunakan untuk menimbun pesisir tersebut. Berdasarkan penelusuran, material tersebut diduga berasal dari praktik “bedah bukit” di kawasan catchment area (DTA) DAM Tembesi—kawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir cadangan air baku Kota Batam.

Dengan kata lain, PT KBM diduga melakukan dua pelanggaran sekaligus:

  • Di Hulu: Memotong bukit dan membuka lahan di daerah tangkapan air yang berisiko merusak fungsi hidrologis dan meningkatkan sedimentasi ke dalam DAM Tembesi.

  • Di Hilir: Menggunakan material hasil “bedah bukit” tersebut untuk mereklamasi pesisir secara ilegal.

ABI mempertanyakan pengalokasian lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di area yang memiliki sensitivitas ekologis setinggi DTA DAM Tembesi. Bagi ABI, pemberian izin usaha di kawasan yang vital bagi kelangsungan air bersih warga Batam adalah bentuk kegagalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

“Di saat Batam terus dihantui isu krisis air, membiarkan aktivitas industri mengubah bentang alam di area tangkapan air adalah kebijakan yang kontraproduktif. Kami mendesak BP Batam untuk mengevaluasi kembali alokasi lahan ini secara menyeluruh,” tegas Hendrik.

ABI tidak sekadar bersuara. Mereka telah melayangkan laporan resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan nomor 767/ABI/KLH/ADUAN/V/2026. Langkah ini didasarkan pada dugaan pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen KP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Reklamasi.

Organisasi lingkungan yang berdiri sejak 2017 ini menegaskan bahwa mereka akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri keabsahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) perusahaan.

Tuntutan ABI kepada Pemerintah:

  1. Penghentian Operasional: Menghentikan sementara seluruh aktivitas reklamasi sampai audit lingkungan tuntas.

  2. Audit Legalitas: Meninjau ulang seluruh izin pemanfaatan ruang laut dan darat PT KBM.

  3. Restorasi: Kewajiban memulihkan kawasan yang rusak akibat aktivitas pembangunan.

Kasus ini menjadi ujian bagi otoritas di Batam dalam menyeimbangkan antara ambisi pembangunan ekonomi dan kewajiban melindungi ekosistem yang tersisa. Hingga kini, publik menanti jawaban, apakah aturan lingkungan akan ditegakkan atau justru tumpul di hadapan kepentingan investasi.

Baca Juga :  Japek II Selatan & Bocimi: Jalur Arus Balik Strategis