Kebijakan Ekspor Sawit Melalui PT DSI: Penjelasan dan Tantangan
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, memberikan penjelasan mengenai kebijakan ekspor sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menegaskan bahwa perusahaan tersebut hanya bertugas sebagai pengelola dan pengawas dalam proses ekspor tanpa mengambil keuntungan atau biaya tambahan dari transaksi yang dilakukan.
Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap. Masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 sebelum diimplementasikan penuh pada tahun 2027. Selama masa transisi, kegiatan ekspor sawit akan berjalan seperti biasanya, dengan evaluasi dilakukan setelah tiga bulan.
Peran PT DSI dalam Kebijakan Ekspor Sawit
Sudaryono menjelaskan bahwa PT DSI tidak memiliki peran lain selain sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam proses ekspor.
“PT DSI tidak mengambil keuntungan tambahan atau biaya tambahan dari proses ekspor,” tegas Sudaryono. Ia menekankan bahwa segala keuntungan dari ekspor sawit akan diserahkan kepada eksportir besar.
Selain itu, kebijakan ini tidak langsung berlaku pada 1 Juni 2026. Pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan agar para pelaku industri dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi.
Dampak Kebijakan terhadap Petani Sawit
Beberapa kelompok petani sawit mengeluhkan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu. Harga TBS turun antara Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram dari harga normal sekitar Rp3.000 per kilogram.
Penurunan harga ini disebabkan oleh efek psikologis dan ketidakpastian di pasar. Banyak petani rakyat yang belum memahami secara jelas tentang kebijakan baru ini. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan mereka.
Tanggapan Pemerintah terhadap Keluhan Petani
Pemerintah menyatakan bahwa akan memberikan arahan kepada pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk tidak menurunkan harga beli TBS dari petani rakyat. Sudaryono menegaskan bahwa petani rakyat menjadi yang paling terdampak jika harga TBS turun.
“Pemerintah berharap adanya penyesuaian pembelian TBS sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing,” ujarnya. Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh pihak terkait dalam rapat.
Persiapan untuk Implementasi Kebijakan
Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu akan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2027. Sebelumnya, pada 1 September 2027, beberapa perusahaan sawit akan siap untuk melaksanakan ekspor melalui PT DSI.
“Jika ada perusahaan yang sudah siap, maka proses transisi bisa segera dilakukan,” kata Sudaryono. Evaluasi terhadap kebijakan ini akan dilakukan selama masa transisi.
Respons Serikat Petani Sawit
Serikat petani sawit seperti Gabungan Petani Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendatangi Kantor Kementan untuk menyampaikan keluhan mereka. Mereka mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap harga TBS dan kesejahteraan petani.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, meminta pemerintah memberikan kejelasan dan kepastian bagi petani sawit. Ia berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan ketidakstabilan di pasar.
“
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar. Beberapa di antaranya adalah:
- Memberikan edukasi kepada petani sawit tentang kebijakan baru.
- Memastikan harga TBS tetap stabil dengan menegaskan kepada PKS agar tidak menurunkan harga beli.
- Mengadakan evaluasi berkala selama masa transisi untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan.
- Menyediakan mekanisme komunikasi yang jelas antara pemerintah, PT DSI, dan para eksportir.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan ekspor satu pintu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.


