Program MBG Fokus pada Wilayah 3T dan Kelompok Rentan, Pemerintah Perketat Penerima

Keterangan : Siswi menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai kunjungan Presiden Prabowo di SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur. (Foto : Beritasatu.com)

Jakarta — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar program lebih tepat sasaran, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa fokus pada kelompok 3B didasarkan pada hasil kajian para pakar yang menunjukkan bahwa masa kehamilan hingga usia sembilan tahun adalah fase krusial dalam menentukan kesehatan dan perkembangan manusia di masa depan.

Untuk memastikan program berjalan optimal, BGN telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penangguhan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran prioritas tersebut. Langkah ini terbukti efektif, karena dalam waktu dua minggu saja, jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B telah mencapai 22 juta orang.

Selain fokus pada sasaran penerima, BGN juga menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan efektif tanpa membebani anggaran negara. Salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan skema alternatif pembangunan SPPG di wilayah 3T. Dalam pelaksanaannya, BGN turut melibatkan unsur militer untuk mendukung program di wilayah terpencil.

Keterlibatan Wakil Kepala BGN dari kalangan TNI dinilai penting karena wilayah 3T membutuhkan pendekatan teritorial yang kuat serta kemampuan logistik yang memadai. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan anggaran guna menjaga keberlanjutan program.

Dengan total anggaran mencapai Rp268 triliun pada tahun 2026, BGN menegaskan bahwa efisiensi menjadi kunci utama dalam pengelolaan program MBG. Beberapa langkah efisiensi telah disiapkan, antara lain:

  • Refocusing penerima manfaat
  • Moratorium pembangunan dapur baru
  • Pembenahan dapur yang telah beroperasi
Baca Juga :  Rayakan HUT ke-12 dengan Syukuran, DPD PSI Kota Batam Fokus Hadirkan Dampak Langsung lewat Aksi Sosial

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting agar pelayanan tetap memenuhi standar. BGN menegaskan bahwa seluruh dapur MBG harus beroperasi sesuai dengan standar operasional prosedur. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka akan dilakukan penangguhan sebagai bentuk penegakan disiplin dalam pelaksanaan program.

Dengan pendekatan yang lebih terarah, pemerintah berharap Program MBG dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Fokus pada kelompok 3T dan 3B diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses gizi di Indonesia.

Ke depan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, masyarakat, dan lembaga terkait. Kolaborasi yang kuat diyakini menjadi kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak sejak dini. (***)