Tanjungpinang [kupas7.id] — Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol. Asep Safrudin, menghadiri agenda strategis Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI dengan Pemerintah Provinsi Kepri serta jajaran pemerintah daerah dan institusi pendidikan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (8/6/2026).
Kesepakatan ini menjadi tonggak baru dalam membangun kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta memperluas akses pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran, khususnya di wilayah Kepri yang memiliki posisi geografis strategis sebagai beranda depan Indonesia.
Kehadiran Kapolda Kepri dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan penuh Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan profesional. Mengingat Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga, peran Polda Kepri sangat krusial dalam fungsi pengawasan serta pencegahan praktik penempatan pekerja migran nonprosedural.
“Polda Kepri berkomitmen penuh dalam mendukung upaya perlindungan pekerja migran melalui pengawasan ketat di wilayah perbatasan, serta penegakan hukum tegas terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman ilegal,” tegas Irjen Asep.
Melalui kesepakatan ini, seluruh pihak sepakat untuk mengintegrasikan kerja sama dalam pengembangan kompetensi, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga sertifikasi profesi yang diakui secara internasional.
Kolaborasi yang melibatkan Kementerian P2MI/BP2MI, Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Karimun, Politeknik Negeri Batam, serta Batam Tourism Polytechnic ini diharapkan mampu membentuk sistem pelindungan yang terpadu. Pendekatan ini mencakup seluruh tahapan krusial, mulai dari tahap persiapan keberangkatan, selama masa penempatan, hingga saat pekerja migran kembali ke tanah air (purna penempatan).
Sinergi lintas sektoral ini diproyeksikan mampu meningkatkan daya saing pekerja migran asal Indonesia agar lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan pasar kerja global. Langkah ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan akan sistem yang lebih responsif dalam menekan angka keberangkatan pekerja migran secara ilegal di wilayah Kepulauan Riau.
Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum strategis bagi seluruh instansi terkait untuk memperkuat koordinasi. Dengan terjalinnya kesepakatan ini, diharapkan praktik migrasi yang tidak prosedural dapat diminimalisir, sementara pelindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.


