Imigrasi Batam Resmikan Desa Binaan di Tanjung Sengkuang untuk Cegah TPPO

Keterangan : peresmian Desa Binaan Imigrasi di RW 23 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. (Foto : Humas Imigrasi Batam) 

BATAM, [KUPAS7.ID] — Pesisir Kota Batam, dengan garis pantainya yang panjang dan berhadapan langsung dengan Selat Singapura serta Malaysia, selalu menyimpan cerita dua sisi. Di satu sisi, ia adalah urat nadi ekonomi dan berkah geografis. Namun di sisi lain, wilayah pesisir—terutama kawasan yang dipenuhi pelabuhan rakyat atau ‘jalur tikus’—kerap diincar oleh sindikat kejahatan internasional sebagai pintu keluar-masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

​Sadar bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan patroli fisik aparat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan terobosan dengan mengubah strategi pertahanan: mengubah masyarakat pesisir dari sekadar penonton menjadi benteng pertama informasi.

​Pada Selasa (9/6/2026), komitmen itu diwujudkan secara konkret melalui peresmian Desa Binaan Imigrasi di RW 23 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.
​
​Pemilihan RW 23 Kelurahan Tanjung Sengkuang sebagai lokasi perdana Desa Binaan Imigrasi bukanlah sebuah kebetulan geografis. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah pesisir di Batam yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Kerawanan inilah yang mendasari perlunya perhatian khusus.

​Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra menegaskan bahwa esensi dari program ini adalah memindahkan episentrum pengawasan ke tangan masyarakat.
​”Kami tidak bisa bekerja sendiri di ruang kedap. Pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini adalah langkah nyata untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas. Tanjung Sengkuang sangat strategis, dan melalui program ini, kami ingin membangun early warning system (sistem peringatan dini). Masyarakat adalah mitra strategis kami untuk mendeteksi secara dini segala bentuk indikasi TPPO dan TPPM,” jelas Wahyu.

​Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari Camat Batu Ampar. Dalam sambutannya, ia menyebut bahwa kehadiran Imigrasi yang turun langsung ke akar rumput mampu mengikis sekat birokrasi dan membangun rasa kepemilikan (sense of belonging) warga terhadap keamanan wilayah mereka sendiri. Peresmian ini juga dikawal ketat oleh unsur TNI, Polri, serta perangkat kelurahan setempat, memperlihatkan solidnya sinergi lintas sektoral.
​
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan TPPO adalah rapinya modus operandi para pelaku yang kerap memanfaatkan ketidaktahuan korban. Oleh karena itu, acara peresmian ini langsung dirangkaikan dengan sesi sosialisasi keimigrasian yang mendalam.

Baca Juga :  Anak Binaan LPKA Batam Laksanakan Gotong Royong Bersihkan Halaman Kantor

​Di hadapan puluhan warga, petugas Imigrasi Batam membongkar berbagai taktik licik sindikat TPPO, mulai dari:
1. ​Tawaran Kerja Instan: Janji gaji besar di luar negeri melalui media sosial tanpa kualifikasi yang jelas.
2. ​Pemberangkatan Non-Prosedural: Modus memberangkatkan pekerja menggunakan visa pelancong/wisata melalui pelabuhan tidak resmi.
3. ​Jeratan Utang: Memanfaatkan kondisi ekonomi korban dengan membiayai paspor dan akomodasi di awal, yang kemudian dijadikan utang pengikat.

​Bukan hanya edukasi bahaya, warga RW 23 juga dilatih mengenali gerak-gerik mencurigakan di lingkungan sekitar mereka dan bagaimana cara melaporkannya melalui kanal khusus keimigrasian tanpa perlu merasa takut.

​Masyarakat menyambut program ini dengan komitmen penuh. Warga menyadari bahwa lingkungan yang abai adalah ruang nyaman bagi para pelaku kriminal. Dengan adanya pembekalan ini, mereka berkomitmen aktif menjaga wilayahnya agar tidak dijadikan tempat transit maupun pengiriman pekerja migran ilegal.

​Langkah taktis Imigrasi Batam ini merupakan pengejawantahan dari perintah harian Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Ia menekankan penguatan fungsi penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian melalui kolaborasi aktif bersama masyarakat.

Menurutnya, program Desa Binaan Imigrasi ini menegaskan pergeseran paradigma institusi keimigrasian.

“Imigrasi hari ini tidak lagi sekadar berdiri sebagai penjaga gerbang administratif yang melayani pembuatan paspor atau pemeriksaan di konter bandara,” ucapnya.

Lebih jauh, Imigrasi hadir sebagai garda terdepan kemanusiaan—melindungi warga negara dari jerat perbudakan modern (TPPO) sekaligus bertindak sebagai fasilitator pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
​Menuju Batam yang Bersih dari TPPO
​Peluncuran di Tanjung Sengkuang ini hanyalah langkah awal dari sebuah peta jalan (roadmap) yang lebih besar.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menegaskan bahwa program Desa Binaan Imigrasi ini akan terus dievaluasi, diperkuat, dan direplikasi di berbagai wilayah pesisir serta titik-titik rawan lain di seluruh penjuru Kota Batam.

Baca Juga :  Klarifikasi Kominfo Batam: Kasubag Perencanaan Kecamatan Sedang Rapat kerja Bukan Nongkrong

​Dengan menyatukan persepsi antara petugas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Batam sedang bersiap memutus mata rantai penyelundupan manusia dari akarnya—langsung dari beranda depan rumah warga pesisir. (***)