Uji Kompetensi Kesehatan dan Praktik Terbaik Negara Lain

Ilustrasi

JAKARTA, [KUPAS7.ID] — Uji kompetensi tenaga kesehatan lahir dari niat yang benar, yaitu melindungi masyarakat dari praktik pelayanan yang tidak kompeten. Dalam dunia kesehatan, kesalahan profesional bukan hanya kekeliruan teknis. Ia dapat berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, mutu layanan, bahkan nyawa manusia. Karena itu, negara memang berkepentingan memastikan setiap lulusan pendidikan kesehatan memiliki standar kompetensi minimum sebelum memasuki praktik profesional.

Namun, kebijakan yang lahir dari niat baik tetap harus diuji dengan pertanyaan yang adil. Setelah bertahun-tahun berjalan, apakah uji kompetensi benar-benar telah menjadi instrumen penjaminan mutu? Ataukah ia perlahan berubah menjadi palang administratif yang menunda hak lulusan untuk bekerja, tanpa cukup memperbaiki mutu pendidikan dari hulu?

Pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menolak uji kompetensi. Yang perlu ditimbang kembali adalah desain, kedudukan, transparansi, dan konsekuensinya. Terutama ketika uji kompetensi ditempatkan sebagai syarat kelulusan pendidikan profesi, bukan semata syarat sertifikasi, registrasi, atau izin praktik. Di titik inilah persoalan keadilan mulai muncul.

Banyak profesi lain juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan publik. Insinyur membangun jembatan, gedung, jalan, bendungan, dan infrastruktur. Akuntan menjaga kepercayaan keuangan. Guru menentukan kualitas generasi. Advokat bersentuhan dengan keadilan. Arsitek, psikolog, pekerja sosial, analis teknologi informasi, dan pengelola data digital kini juga berhubungan dengan keselamatan, privasi, serta tata kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua profesi diperlakukan sama dalam hal uji kompetensi sebagai syarat kelulusan.

Negara tentu dapat membuat standar khusus bagi tenaga kesehatan. Kekhususan itu dapat dibenarkan karena pelayanan kesehatan bersentuhan langsung dengan tubuh, keselamatan, dan kerentanan manusia. Namun, kekhususan tidak boleh berubah menjadi beban yang tidak proporsional. Jika prinsip dasarnya adalah perlindungan publik, maka kebijakan harus dirancang secara rasional, terukur, transparan, dan tidak menghasilkan ketidakadilan baru bagi peserta didik.

Skala Persoalan Pendidikan Profesi Kesehatan

Skala persoalan ini sangat besar. Pendidikan kesehatan bukan sektor kecil. Data pendidikan tinggi menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 4.400 perguruan tinggi, lebih dari 33.000 program studi, dan hampir 10 juta mahasiswa. Di dalamnya, rumpun kesehatan memiliki ribuan program studi. Artinya, setiap kebijakan uji kompetensi menyentuh ekosistem pendidikan kesehatan nasional yang luas, dari kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, fisioterapi, gizi, kesehatan masyarakat, teknologi laboratorium medis, radiologi, rekam medis, hingga sanitasi.

Di bidang kedokteran, jumlah fakultas kedokteran juga meningkat pesat. Pemerintah pernah menyebut jumlahnya telah mencapai lebih dari seratus fakultas, dengan kuota mahasiswa baru kedokteran yang besar setiap tahun. Hal yang sama terjadi pada pendidikan kesehatan lain yang tersebar dalam fakultas, sekolah tinggi, institut, politeknik kesehatan, dan universitas.

Pertanyaannya, apakah pertumbuhan institusi selalu sejalan dengan kecukupan dosen klinik, wahana praktik, mutu pembelajaran, pembimbingan lapangan, dan daya serap lulusan? Di sinilah uji kompetensi sering diposisikan sebagai penjaga pintu akhir. Mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan, praktik laboratorium, praktik klinik, stase profesi, tugas akademik, dan penilaian institusional. Namun, ketika belum lulus uji kompetensi, status kelulusannya dapat tertunda. Sebagian harus mengikuti ujian berulang kali. Akibatnya, masa studi memanjang, biaya keluarga bertambah, tekanan psikologis meningkat, dan kesempatan memasuki dunia kerja ikut tertahan.

Baca Juga :  Stres Nyata, Tapi Bisa Dikelola

Dalam situasi seperti itu, uji kompetensi berisiko menghukum mahasiswa dua kali. Pertama, melalui kegagalan dalam satu instrumen ujian. Kedua, melalui penundaan status akademik dan akses kerja. Padahal, kegagalan uji kompetensi tidak selalu identik dengan ketidakmampuan profesional secara utuh.

Perlu Menata di Pintu Masuk

Karena itu, negara tidak cukup hanya menguji mahasiswa di ujung proses. Negara harus berani menata mutu dari hulu: izin pendirian program studi, kecukupan dosen, rasio pembimbing klinik, kualitas wahana praktik, kurikulum, sistem evaluasi, akreditasi, dan kesinambungan antara pendidikan akademik dan profesi. Jika hulu lemah, uji kompetensi hanya menjadi saringan akhir dari masalah yang seharusnya diselesaikan sejak awal.

Kebijakan uji kompetensi juga tidak dapat dilepaskan dari peta kebutuhan tenaga kesehatan nasional. Indonesia memang masih membutuhkan tenaga kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah dengan distribusi tenaga yang timpang. Namun, kebutuhan itu tidak dapat dijawab hanya dengan memperbanyak lulusan. Diperlukan perencanaan nasional yang menghubungkan produksi lulusan, kebutuhan wilayah, kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan, regulasi praktik, insentif penempatan, dan perlindungan kerja.

Tanpa peta kebutuhan yang jelas, pendidikan kesehatan dapat terjebak dalam paradoks. Lulusan terus diproduksi, tetapi tidak semuanya terserap secara bermartabat. Daerah tertentu tetap kekurangan tenaga, sementara daerah lain mengalami kelebihan pasokan. Perguruan tinggi bertambah, tetapi mutu pelayanan belum otomatis meningkat. Dalam situasi demikian, uji kompetensi kerap dijadikan simbol mutu, padahal akar masalahnya jauh lebih dalam.

Perlu Transparansi

Masalah lain yang mendasar adalah transparansi data. Publik belum mudah mengakses satu dashboard nasional yang menyajikan tingkat kelulusan uji kompetensi berdasarkan program studi, institusi, akreditasi, wilayah, peserta pertama kali, peserta ulang, jumlah peserta kompeten dan belum kompeten, jumlah pengulangan ujian, serta masa tunggu sampai lulus. Pengumuman hasil memang tersedia per periode, tetapi data agregat yang mudah dianalisis untuk evaluasi kebijakan belum cukup terbuka.

Padahal, data first taker dan retaker sangat penting. Kelulusan first taker dapat menggambarkan mutu proses pendidikan dan kesiapan lulusan baru. Kelulusan retaker menunjukkan efektivitas remediasi dan dukungan institusi. Jika retaker terus berulang tanpa diagnosis akademik yang jelas, masalahnya bukan lagi semata pada mahasiswa. Masalahnya mungkin berada pada sistem pembelajaran, metode evaluasi, kualitas bimbingan, atau desain kebijakan uji kompetensi itu sendiri.

Data tren kelulusan keperawatan menunjukkan perlunya pembacaan yang hati-hati. Pada beberapa periode, kelulusan D3 Keperawatan meningkat tajam setelah model exit exam diterapkan. Kenaikan angka tentu patut diapresiasi. Namun, ia tidak otomatis berarti seluruh persoalan mutu telah selesai, sebab perubahan model penilaian dapat memengaruhi hasil.

Praktik Baik Negara Lain

Perbandingan dengan praktik di luar negeri menunjukkan bahwa model uji kompetensi sebagai syarat kelulusan akademik bukan satu-satunya pilihan. Banyak negara memang mewajibkan ujian nasional atau ujian lisensi bagi tenaga kesehatan, tetapi kedudukannya tidak selalu sama. Di sejumlah negara, ujian kompetensi lebih banyak ditempatkan sebagai syarat registrasi atau lisensi praktik, bukan sebagai syarat untuk memperoleh hak akademik setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendidikan.

Baca Juga :  RSUD Chasan Boesoerie Jalin Kerja Sama Publikasi Informasi Kesehatan dengan RRI Ternate

Amerika Serikat, misalnya, menggunakan NCLEX-RN sebagai ujian lisensi bagi calon registered nurse. Namun, logika dasarnya adalah calon perawat harus lebih dahulu menyelesaikan program pendidikan keperawatan yang disetujui, lalu mengikuti ujian untuk memperoleh lisensi praktik. Dengan demikian, yang diuji adalah kelayakan memasuki praktik profesional, bukan pembatalan atas kelulusan akademik yang telah ditempuh melalui institusi pendidikan.

Kanada juga menggunakan pendekatan serupa dalam banyak yurisdiksi. Calon perawat yang telah lulus dari program pendidikan keperawatan yang diakui mengajukan registrasi kepada regulator provinsi, memenuhi persyaratan administratif, etik, hukum, dan mengikuti ujian lisensi yang relevan. Artinya, negara tetap menjaga keselamatan publik melalui regulator profesi, tetapi tidak selalu mencampuradukkan antara hak akademik, sertifikasi kompetensi, registrasi, dan izin praktik.

Inggris memperlihatkan variasi yang menarik. Untuk keperawatan, lulusan domestik umumnya menempuh program pendidikan yang telah disetujui Nursing and Midwifery Council. Penjaminan mutu dilakukan melalui akreditasi program, standar pendidikan, dan registrasi profesional. Ujian kompetensi khusus lebih banyak diterapkan untuk pelamar dari luar negeri atau mereka yang kembali ke register setelah lama tidak praktik.

Namun, dalam pendidikan kedokteran, Inggris mulai menerapkan Medical Licensing Assessment yang harus dilalui mahasiswa kedokteran sebagai bagian dari degree sebelum masuk medical register. Ini menunjukkan bahwa bahkan di negara maju pun, model uji kompetensi tidak tunggal; ia dapat berbeda antarprofesi dan bergantung pada desain regulasi nasional.

Australia juga memberi pelajaran penting. Lulusan program studi kesehatan yang telah disetujui regulator dipandang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajukan registrasi. Akan tetapi, mereka tetap harus memenuhi persyaratan lain, seperti standar bahasa, riwayat praktik, etik, asuransi indemnitas profesional, dan ketentuan regulator. Dengan kata lain, negara menempatkan akreditasi program pendidikan sebagai instrumen mutu di hulu, sementara registrasi menjadi instrumen perlindungan publik di hilir.

Di Jepang dan Filipina, ujian nasional tenaga kesehatan memiliki posisi kuat sebagai syarat memperoleh lisensi profesional. Di Jepang, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan tertentu harus lulus ujian nasional untuk memperoleh lisensi negara. Di Filipina, Nurses Licensure Examination menjadi syarat untuk mendapatkan identitas dan sertifikat registrasi profesional. Namun, model ini tetap perlu dibaca secara hati-hati: uji lisensi adalah pintu masuk praktik profesional, sedangkan pendidikan akademik tetap berada dalam kewenangan institusi pendidikan.

Dari praktik internasional tersebut, pelajaran penting bagi Indonesia bukanlah meniru satu negara secara mentah, melainkan menata kembali batas antara kelulusan akademik dan kewenangan praktik. Negara tetap wajib melindungi pasien melalui standar kompetensi, registrasi, dan lisensi. Namun, hak akademik mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan juga harus dilindungi. Kegagalan dalam uji kompetensi seharusnya tidak serta-merta membuat status pendidikan menggantung tanpa kepastian.

Baca Juga :  Sambut Hari Kesehatan Lansia, Wyndham Panbil Batam & Panbil Residence Gelar Aksi Peduli bagi Lansia Tanjung Uma

Perlu Ditata Ulang

Pertama, harus dibedakan secara tegas antara kelulusan akademik, sertifikat kompetensi, registrasi, dan izin praktik. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan seharusnya memperoleh hak akademiknya. Kedua, uji kompetensi tidak boleh berdiri sebagai satu instrumen tunggal. Ia harus menjadi bagian dari penilaian berlapis yang mencakup capaian pembelajaran, portofolio klinik, penilaian praktik, rekam jejak pembimbingan, sikap profesional, komunikasi, keselamatan pasien, dan evaluasi institusional.

Kompetensi tenaga kesehatan tidak cukup diukur melalui ujian tulis satu periode. Kompetensi adalah hasil pembentukan panjang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, etika, empati, dan tanggung jawab profesional. Ketiga, peserta yang belum lulus harus memperoleh remediasi yang manusiawi. Pembinaan ulang harus berbasis diagnosis kelemahan, bukan sekadar menunggu periode ujian berikutnya. Retaker bukan angka statistik kegagalan. Mereka adalah warga negara yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan masa depan. Mereka berhak memperoleh peta kelemahan, bimbingan terstruktur, akses latihan, dukungan psikologis, dan kesempatan ujian ulang yang adil.

Keempat, pembukaan program studi kesehatan harus dikendalikan berdasarkan kebutuhan nasional, mutu institusi, ketersediaan dosen, wahana praktik, serta proyeksi serapan lulusan. Penjaminan mutu tidak boleh diletakkan di hilir melalui uji kompetensi semata. Mutu harus dibangun sejak izin pendirian, proses pendidikan, akreditasi, praktik klinik, sampai pendayagunaan lulusan. Kelima, pemerintah perlu membuka dashboard nasional uji kompetensi tenaga kesehatan. Dashboard itu sekurang-kurangnya memuat jumlah peserta, first taker, retaker, tingkat kelulusan, asal institusi, akreditasi program studi, jumlah pengulangan, dan lama masa tunggu. Tanpa data seperti ini, evaluasi kebijakan akan terus bergerak dalam ruang gelap.

Regulasi terbaru sebenarnya memberi ruang untuk penataan ulang. UU Kesehatan 2023 dan aturan turunannya menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya manusia kesehatan sedang memasuki fase reformasi. Pencabutan regulasi lama tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan juga menandakan perlunya desain baru yang lebih konsisten. Momentum ini jangan dilewatkan hanya untuk mengganti prosedur teknis ujian. Ia harus digunakan untuk membangun arsitektur kebijakan yang lebih adil: siapa yang bertanggung jawab atas mutu pendidikan, siapa yang berwenang memberi sertifikasi, siapa yang melakukan registrasi, dan bagaimana hak peserta didik dilindungi.

Uji kompetensi tetap penting. Namun, kepentingannya tidak boleh menutup mata terhadap keadilan. Perlindungan pasien adalah kewajiban negara, tetapi perlindungan hak peserta didik juga bagian dari keadilan konstitusional. Kebijakan pendidikan kesehatan yang baik harus mampu menjaga dua hal sekaligus: memastikan masyarakat dilayani tenaga yang kompeten, dan memastikan calon lulusan tidak menjadi korban dari sistem pendidikan yang belum tertata. Jangan sampai negara terlalu sibuk menguji lulusan di pintu keluar, tetapi lalai memperbaiki mutu pendidikan di pintu masuk dan di dalam rumahnya sendiri. (***)