DPRD Batam Soroti PPDB Desak Kejelasan Zonasi dan SMPN Bukit Tempayan

Keterangan : Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam di ruang rapat komisi. (Foto : Istimewah) 

BATAM, [KUPAS7.ID] — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batam terus menjadi ujian tahunan bagi pemerataan kualitas pendidikan. Guna mengantisipasi carut-marut yang kerap berulang, Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam di ruang rapat komisi.

​Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Warya Burhanuddin, menyoroti secara tajam sejumlah persoalan klasik mulai dari lemahnya sosialisasi sistem zonasi, keterbatasan daya tampung, hingga urgensi pemerataan fasilitas fisik sekolah di wilayah-wilayah padat penduduk.
​
​Jalur zonasi, yang sejatinya dirancang untuk mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah, dinilai masih menyisakan ruang kebingungan di tengah masyarakat.

Warya menegaskan bahwa akar masalah dari polemik PPDB setiap tahunnya sering kali bermula dari komunikasi publik yang tidak tuntas dari pihak penyelenggara.

​”Sosialisasi mengenai jalur zonasi harus benar-benar jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ketidakjelasan regulasi di lapangan memicu salah persepsi dan kegaduhan di kalangan orang tua yang sedang memperjuangkan hak pendidikan anak-anak mereka,” tegas Warya di hadapan jajaran Disdik Batam.

​Ia menambahkan, ketidakjelasan informasi berpotensi menciptakan kecurigaan publik terhadap objektivitas sistem penerimaan. Oleh sebab itu, Komisi IV mendesak Disdik untuk memasifkan edukasi, baik melalui media massa, platform digital, maupun sosialisasi langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan sebelum gelombang pendaftaran dimulai.
​
​Selain persoalan sistem seleksi, problem kapasitas daya tampung sekolah negeri di Batam masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Lonjakan jumlah calon peserta didik setiap tahunnya sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas.

Baca Juga :  Suntikan Semangat dari Kertanegara: MPI Kepri Resmi Dilantik, Dihadiri Tokoh Elite Gerindra dan Pimpinan Daerah

​Merespons hal ini, Warya mendorong Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan untuk terus menggenjot anggaran penambahan dan perbaikan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah negeri yang telah ada.

​”Langkah ini sangat krusial. Kita tidak hanya bicara soal menampung anak sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana mempertahankan mutu belajar. Jumlah peserta didik per ruang belajar harus ideal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, agar proses transfer ilmu berjalan kondusif,” jelasnya.
​
​Salah satu agenda krusial yang dibawa Warya dalam RDP kali ini adalah menyuarakan jeritan warga Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji. Hingga saat ini, kelurahan tersebut belum memiliki fasilitas SMP Negeri sendiri, sebuah kondisi yang dinilai ironis di tengah padatnya populasi kawasan tersebut.

​Dampaknya, setiap tahun ajaran baru, para orang tua di Bukit Tempayan harus menanggung beban psikologis dan finansial ekstra. Anak-anak mereka terpaksa “merantau” ke kelurahan tetangga untuk bersekolah.

“Kehadiran SMP Negeri di Bukit Tempayan adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ini bukan sekadar membangun gedung, tapi mempermudah akses, memotong biaya transportasi warga, dan memastikan anak-anak kita bisa bersekolah dengan aman di dekat rumah mereka,” kata Warya penu harap.

​Menanggapi rentetan catatan kritis dari legislatif, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, memberikan klarifikasi sekaligus komitmen instansinya.

Hendri menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh panitia PPDB di tiap satuan pendidikan untuk mengedepankan aspek profesionalisme dan pendekatan yang humanis.

​”Kami telah menekankan agar seluruh sekolah memberikan pelayanan yang ramah, transparan, dan humanis. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa dipersulit saat mengakses informasi pendaftaran,” ujar Hendri.

​Terkait infrastruktur, ia menjelaskan bahwa program pembangunan dan rehabilitasi sekolah terus dianggarkan setiap tahun secara berkala. Namun, pelaksanaannya harus mengacu pada skala prioritas dan pemerataan anggaran daerah.

Baca Juga :  LPKA Batam Koordinasi dengan SKB Kota Batam Bahas Draf Kurikulum Terintegrasi bagi Anak Binaan

​Mengenai usulan spesifik pembangunan SMP Negeri di Bukit Tempayan, perwakilan Disdik Batam yang hadir memastikan bahwa proyek tersebut tidak mandek, melainkan sedang berproses sesuai dengan linimasa yang direncanakan.

​”Rencana pembangunan SMP Negeri di Bukit Tempayan masih berjalan sesuai jalur (on the track). Kami sampaikan bahwa berdasarkan tahapan dan kajian yang ada, Insya Allah proses fisik pembangunannya dapat mulai berjalan pada tahun 2027,” paparnya.

​Menatap Masa Depan Pendidikan Batam
​Meskipun RDP sempat berjalan dengan tensi evaluasi yang tajam, forum yang berlangsung satu jam tersebut ditutup dengan kesepahaman bersama yang konstruktif. Baik Komisi IV DPRD maupun Dinas Pendidikan Batam sepakat untuk menyatukan visi: memastikan tidak ada anak usia sekolah di Batam yang putus sekolah akibat keterbatasan sistem maupun fasilitas, baik di jalur negeri maupun kemitraan swasta.

​Bagi Warya Burhanuddin, konsistensi dalam mengawal isu pendidikan ini adalah harga mati demi investasi jangka panjang Kota Batam.

​”Pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas administratif tahunan atau sekadar proses belajar-mengajar biasa. Ini adalah instrumen dan sarana paling strategis yang kita miliki untuk menyiapkan generasi masa depan serta membangun peradaban Batam yang lebih baik,” pungkas Warya.