DPRD Batam Evaluasi Klinik Pasca Video Viral Desak Layanan Humanis

Keterangan : Komisi IV DPRD Kota Batam RDP bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, BPJS Kesehatan, serta perwakilan manajemen klinik dari seluruh penjuru Kota Batam. (Foto : Istimewah) 

BATAM, [KUPAS7.ID]— Sektor pelayanan kesehatan darurat di Kota Batam menjadi sorotan tajam menyusul beredarnya sebuah video viral di media sosial yang merekam dugaan penolakan pasien di salah satu klinik swasta karena alasan operasional yang telah tutup. Menanggapi keresahan publik tersebut, Komisi IV DPRD Kota Batam langsung mengambil langkah taktis dengan menggelar rapat evaluasi total, Selasa (9/6/2026).

​Pertemuan krusial yang diinisiasi oleh legislatif ini mempertemukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, BPJS Kesehatan, serta perwakilan manajemen klinik dari seluruh penjuru Kota Batam. Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Warya Burhanuddin, mendesak seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk segera melakukan reformasi fundamental dalam sistem pelayanan publik mereka.

​​Dalam pemaparannya, Warya Burhanuddin menggarisbawahi bahwa insiden gesekan antara masyarakat dan petugas medis sering kali dipicu oleh komunikasi satu arah yang buruk. Ketidakjelasan informasi mengenai batas waktu pelayanan membuat warga yang panik kerap berspekulasi dan telanjur mendatangi faskes yang sudah tidak beroperasi.

​”Setiap klinik, tanpa terkecuali, wajib menginformasikan jam operasional mereka secara transparan kepada publik. Jangan biarkan masyarakat berspekulasi dalam kondisi darurat. Pasang papan penanda atau indikator digital yang mudah terlihat dari luar, sehingga masyarakat tidak kecele dan membuang waktu berharga saat membawa orang sakit,” tegas Warya.

​Lebih lanjut, Komisi IV meminta Dinas Kesehatan membuat standardisasi pengumuman ini agar seragam di seluruh wilayah Batam.
​
​Sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi klinik yang tutup pada malam hari, Warya mengusulkan adanya sistem interlink informasi rujukan darurat di setiap klinik swasta. Ketika sebuah faskes mengunci pintunya karena jam kerja berakhir, petugas yang berjaga atau papan informasi di depan klinik wajib memberikan petunjuk arah yang jelas mengenai faskes alternatif terdekat yang buka 24 jam.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Berikan Tunjangan Khusus untuk Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal

​”Ketika ada fasilitas kesehatan yang sudah tutup, masyarakat tidak boleh dibiarkan telantar tanpa arah. Informasi mengenai faskes yang beroperasi 24 jam harus disebarluaskan secara masif,” kata Warya.

Tidak hanya menyoroti aspek sarana fisik dan regulasi jam kerja, politisi senior Batam ini juga memberikan evaluasi mendalam terkait etika dan aspek psikologis pelayanan (hospitality) di garda terdepan kesehatan.

​Menurut Warya, petugas administrasi, perawat, maupun dokter di klinik tidak boleh menyamakan standar pelayanan mereka dengan instansi administratif biasa.

​”Masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan itu umumnya sedang berada dalam kondisi cemas, panik, dan tidak nyaman karena anggota keluarganya sedang sakit. Mereka tidak hanya butuh penanganan medis yang profesional, tetapi juga pendekatan yang humanis dan penuh empati. Senyum, keramahan, dan penjelasan yang menenangkan itu adalah bagian dari penyembuhan,” urainya secara filosofis.
​
​Poin penting lain yang mengemuka dalam RDP satu jam tersebut adalah optimalisasi hubungan kemitraan antara klinik swasta selaku FKTP dan BPJS Kesehatan. Warya menilai, sinkronisasi aturan dan kelancaran komunikasi antara kedua belah pihak akan berdampak langsung pada kemudahan penanganan pasien di lapangan.

​Hubungan kerja sama yang harmonis diyakini dapat mengeliminasi potensi penolakan pasien jaminan kesehatan nasional akibat kendala administratif atau miskomunikasi regulasi.
​”Kami berharap seluruh stakeholder di sektor kesehatan dapat memperkuat koordinasi. Hilangkan ego sektoral, karena yang kita urus ini adalah nyawa manusia. Layanan harus dibuat semakin mudah diakses, cepat, dan berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

​​Warya Burhanuddin dan Komisi IV DPRD Kota Batam, pengawalan terhadap mutu kesehatan adalah investasi peradaban yang paling utama.

​”Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Pertemuan ini bukan mencari siapa yang salah atas video yang viral kemarin, melainkan momentum bersama untuk memperbaiki sistem agar pelayanan kesehatan di Kota Batam jauh lebih ramah, adil, dan responsif ke depannya,” pungkasnya.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Batam Terima Audiensi IPMKOB Pekanbaru Soroti Mahasiswa Rantau