BATAM, [KUPAS7.ID] — Persoalan biaya sering kali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat ketika dihadapkan pada masalah kesehatan. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan langkah konkret dengan memperkuat program kepesertaan BPJS Kesehatan gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
Program ini dirancang khusus bagi warga Kota Batam yang memenuhi persyaratan, sebagai bentuk jaminan bahwa nnegar dalam hal ini pemerintah kota hadir di tengah kesulitan masyarakat. Dengan adanya program ini, Pemko Batam berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, di mana fasilitas medis tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.
Untuk menghindari penumpukan administrasi di pusat kota, Pemko Batam menerapkan strategi desentralisasi pelayanan. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor pusat BPJS Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk pendaftaran awal.
1. Puskesmas sebagai Garda Terdepan: Bagi warga yang sehat namun ingin memastikan diri terproteksi, pengurusan dapat dilakukan di Puskesmas sesuai domisili Kartu Keluarga (KK).
Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga lebih mudah, cepat, dan efektif.
2. Jalur Khusus Darurat (Fast-Track): Sementara itu, bagi warga yang sedang dirawat atau membutuhkan penanganan medis mendesak namun belum memiliki jaminan, Pemko Batam menyediakan jalur cepat melalui Dinas Kesehatan Kota Batam. Mekanisme ini memastikan bahwa birokrasi tidak akan menghambat penanganan medis yang bertaruh dengan waktu.
Untuk mendapatkan fasilitas ini, syarat yang diminta sangat mendasar dan tidak berbelit-belit. Warga hanya perlu menyiapkan verifikasi data berupa:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam
Kartu Keluarga (KK) Kota Batam
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pemenuhan akses layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinannya.
Dalam keterangannya, ia menggarisbawahi bahwa kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara.
”Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak. Jangan sampai ada warga yang sakit tetapi tidak memperoleh pelayanan hanya karena persoalan biaya. Karena itu, status kepesertaan BPJS Kesehatan harus dipastikan aktif sejak dini,” ujar Amsakar saat memberikan keterangan kepada media, Jumat (12/6/2026).
Amsakar juga memberikan edukasi penting mengenai budaya preventif dalam berasuransi. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengubah pola pikir “mengurus administrasi saat butuh”.
Menurutnya, memastikan status BPJS aktif saat tubuh masih sehat adalah langkah bijak agar saat terjadi risiko sosiomedis di kemudian hari, pelayanan dapat diberikan secara instan tanpa kendala administrasi.
Langkah agresif Pemko Batam ini bukan sekadar program lokal, melainkan bagian dari akselerasi menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
Grafik kepesertaan JKN di Kota Batam terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Salah satu pendorong utamanya adalah perluasan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang anggarannya dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. Melalui skema PBI ini, premi bulanan masyarakat kurang mampu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
Imbauan Bagi Warga Batam
Melalui momentum ini, Dinas Kesehatan bersama jajaran kecamatan dan kelurahan di Batam diinstruksikan untuk terus melakukan sosialisasi masif. Bagi warga yang merasa masuk dalam kriteria atau belum mengetahui status kepesertaannya (aktif/nonaktif), diimbau untuk segera meluangkan waktu melakukan pengecekan.
Kesehatan mungkin bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti. Pemko Batam telah membuka pintu fasilitas; kini bola ada di tangan masyarakat untuk memanfaatkan hak dasar yang telah dijamin oleh negara ini.


