BATAM, [KUPAS7.ID] — Fasilitas umum dan infrastruktur vital di Kota Batam belakangan ini kerap menjadi sasaran empuk komplotan pencuri spesialis material logam, atau yang akrab dijuluki masyarakat sebagai “rayap besi”. Aksi nekat ini tidak hanya menguras kas daerah akibat kerusakan yang ditimbulkan, tetapi juga secara nyata mengancam keselamatan jiwa publik.
Merespons eskalasi ancaman tersebut, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengambil langkah taktis radikal. Menggandeng pimpinan daerah dan otoritas kawasan, kepolisian mengumpulkan sedikitnya 60 pelaku usaha barang bekas dan penampung rongsokan (scrap) se-Kota Batam.
Pertemuan berskala besar tersebut dikemas dalam bentuk silaturahmi dan koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Rupatama Wicaksana Laghawa Lantai 3 Mapolresta Barelang, Senin (15/6/2026) pukul 11.00 WIB. Agenda ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi sekaligus menabuh genderang perang terhadap ekosistem penampungan barang hasil kejahatan.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin. Kehadiran para tokoh kunci di ruang rapat—seperti Walikota Batam/Kepala BP Batam, Amsakar Achmad; Wakil Walikota Batam/Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, hingga jajaran Direktur BP Batam dan pejabat utama Polda Kepri—menegaskan bahwa isu “rayap besi” telah naik status menjadi atensi utama negara di daerah.
Dalam pandangannya, Irjen Pol. Asep Safrudin menggarisbawahi bahwa hilangnya material besi dan kabel di jalanan bukan lagi sekadar kasus pencurian dengan pemberatan (curat) biasa. Ini adalah bentuk sabotase terhadap kenyamanan dan keselamatan publik.
“Beberapa waktu lalu terjadi pencurian kabel lampu traffic light (lampu merah). Bayangkan dampak buruknya; sistem lalu lintas lumpuh, memicu kemacetan parah, dan sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal yang merenggut nyawa. Ini sudah lampu kuning,” tegas Asep.
Asep memberikan peringatan keras kepada puluhan pengusaha scrap yang hadir agar tidak menjadi bagian dari mata rantai kejahatan tersebut. Ia meminta pengusaha wajib melacak dan memastikan asal-usul setiap barang yang masuk ke gudang mereka.
Lanjutnya, Polda Kepri dipastikan bakal menerapkan penegakan hukum tanpa pandang bulu, baik bagi eksekutor di lapangan maupun para penadah yang menjadi penyokong dana di balik layar.
Sementara itu, Walikota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa Pemko Batam tengah gencar melakukan modernisasi pengawasan kota. Salah satu langkah konkretnya adalah perluasan jaringan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik buta (blind spot) dan objek vital guna mempersempit ruang gerak para pelaku.
Pada kesempatan itu, Amsakar juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polresta Barelang yang dipimpin Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, karena telah berhasil mengamankan 10 Laporan Polisi (LP) terkait pencurian fasilitas umum dalam waktu singkat.
Sementara itu, Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra, menyoroti kasus pencurian kabel logam yang terjadi di kawasan strategis Terowongan Pelita yang sempat memicu keresahan massal akibat padamnya fasilitas penerangan jalan.
“Kami minta dengan sangat kepada para pengusaha rongsokan, jangan pernah menerima, apalagi memperjualbelikan material kabel atau besi yang tidak jelas dokumennya atau diduga kuat hasil curian. Mari jaga estetika dan keamanan kota kita bersama,” pinta Li Claudia.
Memasuki sesi diskusi, suasana Rupatama menghangat. Para pelaku usaha scrap mengapresiasi langkah kepolisian yang bersedia membuka ruang dialog. Kendati demikian, para pengusaha juga meminta kejelasan tata cara mengidentifikasi material rongsokan yang sah secara hukum, agar bisnis mereka tidak terseret masalah pidana di kemudian hari.
Menjawab kegelisahan tersebut, dua petinggi reserse langsung memberikan rambu-rambu hukum yang tegas:
-
Kombes Pol. Ronni Bonic (Dirkrimum Polda Kepri): Menegaskan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum tidak akan ragu menyeret pengusaha ke sel tahanan jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam menampung aset publik yang dijarah.
-
Kompol M. Debby Tri Andrestian (Kasat Reskrim Polresta Barelang): Mengedukasi pengusaha untuk mengenali karakteristik barang dinas/publik (seperti kabel utilitas negara, penutup selokan besi, atau fasilitas umum lainnya). Ia meminta pengusaha segera memanfaatkan jaringan komunikasi kepolisian jika menemukan gelagat mencurigakan dari oknum penjual.
Pakta Integritas: Memutus Aliran Dana Kejahatan
Sebagai puncak dari pertemuan dua jam tersebut, seluruh pengusaha barang bekas yang hadir bersama instansi terkait menandatangani Pakta Integritas Komitmen Bersama. Dokumen hitam di atas putih ini diharapkan menjadi benteng moral dan hukum yang kuat. Konsepnya jelas: jika seluruh penampung rongsokan di Batam menolak membeli material fasilitas umum, maka komoditas “rayap besi” otomatis kehilangan nilai ekonomisnya di pasar gelap, sehingga aksi pencurian dengan sendirinya akan meredup.


