Dugaan 844 Kontrainer Limbah Elektronik Ilegal di Alihkan ke Desa Air Kargo

Keterangan : Limbah Elektronik. (Foto : Istimewah) 

BATAM, [KUPAS7.ID]— Wacana mengejutkan muncul di tengah mandeknya penanganan kasus penyelundupan ratusan kontainer limbah berbahaya. Badan Pengusahaan (BP) Batam dikabarkan tengah membahas rencana untuk mengalihkan pengelolaan 844 kontainer limbah elektronik ilegal asal Amerika Serikat kepada pihak ketiga, yakni perusahaan pengolahan limbah ternama, PT Desa Air Kargo yang berlokasi di Telaga Punggur, Kota Batam.

​Langkah ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah gagal melakukan re-ekspor (pengembalian) ratusan kontainer berisi sampah elektronik tersebut ke negara asalnya. Alih-alih dipulangkan, limbah berbahaya ini justru berpotensi besar “dilegalkan” untuk diolah di dalam negeri.
​
​Saat ini, ratusan kontainer tersebut sudah tidak lagi menumpuk di Container Yard (CY) Pelabuhan Batu Ampar. Demi menghindari membengkaknya biaya penumpukan (demurrage) yang harus dibayar mahal setiap harinya, ratusan kontainer tersebut telah dievakuasi sementara ke gudang tiga perusahaan penerima, yaitu:
1. ​PT Esun Internasional Utama Indonesia
2.​ PT Logam Internasional Jaya
3. ​PT Battery Recycle Industries

​Meski telah digeser ke area perusahaan masing-masing, otoritas berwenang menegaskan bahwa segel kontainer tetap utuh dan dilarang keras untuk dibuka hingga ada keputusan final. Namun, di balik layar, BP Batam bergerak cepat melakukan pembahasan intensif dengan PT Desa Air Kargo untuk skema pengalihan dan pengambilalihan penanganan limbah tersebut.
​
​Rencana pengalihan ini pun memicu tanda tanya besar terkait koordinasi antar-instansi di pusat dan daerah.

Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Aristuty, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya.
​Aristuty menyatakan pihaknya masih harus mengecek sejauh mana proses administrasi dan legalitas pengalihan tersebut berjalan.

Ia menilai, BP Batam seolah dipaksa mencuci piring kotor atas masalah yang awalnya ditangani oleh kementerian terkait.

Baca Juga :  Kapolresta Barelang Berikan Penganugerahan Sat Kamling Terbaik Se-Kota Batam

​”Ini kan masalahnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang menghentikan, lalu tiba-tiba bilang BP Batam yang menangani. Seperti orang melempar batu panas,” ujar Aristuty.

​Sikap saling lempar tanggung jawab ini semakin mengaburkan kepastian hukum penegakan regulasi lingkungan di Batam.

Publik kini menunggu, apakah 844 kontainer limbah elektronik ilegal ini benar-benar akan diolah oleh PT Desa Air Kargo, ataukah ada sanksi tegas yang mampu menyeret para pelaku penyelundupan ke ranah hukum. (Red)